Timses Prabowo-Sandi Tantang Sri Mulyani Transparan soal Melonjaknya Dana Hibah

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom menyoroti realisasi APBN 2018, terutama lonjakan penerimaan hibah yang masuk ke kas negara pada 2018.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan, penerimaan hibah 2018 mencapai Rp 13,9 triliun atau 1.161 persen dari target yang disepakati pemerintah dan DPR di APBN 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ditantang untuk buka-bukan soal asal dan pengunaan dana hibah tersebut. Terlebih lonjakan dana hibah itu terjadi di tahun politik.

"Demi good governance, sebaiknya sumber hibah tersebut dibuka ke publik, terinci per pemberi hibah," ujar ekonom yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, kepada Kompas.com, Rabu (2/1/2019).

"Lalu dijelaskan juga alasan mereka memberi hibah," sambung pria yang juga menjadi anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Menurut Drajad, seharusnya Kemenkeu bisa menjelaskan dengan rinci dana hibah tersebut. Ia yakin, Kemenkeu dan BPK mempunyai rincian hibah tersebut mulai dari asal hibah itu hingga jumlah rincinya.

"Pos Hibah dalam Penerimaan Negara itu dulu biasanya berasal dari lembaga dunia, seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB," kata dia.

Menurut Drajad, penerimaan hibah pada 2018 cukup tinggi. Sebab, di APBN 2018, target penerimaan hibah hanya Rp 1,2 triliun.

Drajad tak tahu persis penyebab dana hibah melonjak, termasuk soal kemungkinan akibat pelemahan rupiah. Oleh karena itu, ia meminta Sri Mulyani buka-bukaan soal penerimaan dan pengunaan dana hibah pada 2018.

Berdasarkan data Kemenkeu, belanja hibah pemerintah pusat hanya Rp 1,5 triliun pada 2018, Realisasi ini sama dengan target di APBN 2018.

Belanja hibah 2018 lebih kecil dibandingkan 2017 yang mencapai Rp 5,4 triliun.