Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Aturan Urun Biaya, BPJS Kesehatan Ingin Tekan Defisit?

Kompas.com - 18/01/2019, 19:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur aturan main soal urun biaya dan selisih biaya untuk JKN-KIS.

Aturan tersebut menyebutkan, ada tambahan biaya bagi peserta untuk rawat jalan dan rawat inap. Namun, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menepis anggapan bahwa pemberlakuan biaya semata untuk menekan defisit neraca BPJS Kesehatan.

"BPJS sendiri tidak menganggap ini bagian dari upaya untuk menurunkan defisit sehingga kita minta peserta mengurun biaya," ujar Budi di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Budi mengatakan, tujuan utama pemerintah menerapkan urun biaya yakni mengedukasi masyarakat untuk menggunakan pelayanan kesehatan seperlunya saja. Jika sakitnya tidak parah, semisal batuk atau pilek, tidak perlu ke dokter untuk pemeriksaan dan meminta obat.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Peserta JKN-KIS yang Pindah Kelas Perawatan Harus Bayar Selisih Biaya

"Kalau dulu sebelum ada program JKN, kalau pusing-pusing, cukup berobat di rumah. Kita harap demikian," kata Budi.

Selama ini, banyak temuan di lapangan bahwa banyak peserta JKN-KIS yang menggunakan layanan kesehatan yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Hal ini yang membuat klaim rumah sakit membengkak.

Dalam Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018, diatur bahwa untuk rawat jalan dikenakan Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan di RS kelas A dan B. Kemudian, biaya Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, D, dan klinik utama. Biaya paling tinggi sebesar Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan. Angkanya dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan. 

Sementara itu, untuk selisih biaya, diterapkan kepada peserta yang mau ada kenaikan pelayanan kesehatan lebih tinggi dari haknya. Misalnya, peserta kelas perawatan 3 ingin dirawat di kelas perawatan di atasnya. Permenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Namun, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

Untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG's antarkelas. Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75 persen dari tarif INA CBG's kelas 1. Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan. 

Baik urun biaya maupun selisih biaya tidak berlaku untuk Penerima Bantuan luran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau Pusat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

Work Smart
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Spend Smart
Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Whats New
Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Whats New
Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Whats New
Pengguna KRL Jabodetabek Hari Senin Diprediksi 800.000 Orang, KCI Tambah Perjalanan 'Commuter Feeder'

Pengguna KRL Jabodetabek Hari Senin Diprediksi 800.000 Orang, KCI Tambah Perjalanan "Commuter Feeder"

Whats New
Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Whats New
Meski Melambat, The Fed Diprediksi Masih akan Naikkan Suku Bunga Acuan

Meski Melambat, The Fed Diprediksi Masih akan Naikkan Suku Bunga Acuan

Whats New
Lion Air Group Buka Lowongan Kerja Pramugari dan Pramugara, Simak Syaratnya

Lion Air Group Buka Lowongan Kerja Pramugari dan Pramugara, Simak Syaratnya

Work Smart
PLN Targetkan 31 Pulau 3T di Jatim Teraliri Listrik Akhir 2023

PLN Targetkan 31 Pulau 3T di Jatim Teraliri Listrik Akhir 2023

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 15 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 15 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Work Smart
Kementerian ESDM: Indonesia Miliki Potensi EBT 3.686 GW untuk Modal Transisi Energi

Kementerian ESDM: Indonesia Miliki Potensi EBT 3.686 GW untuk Modal Transisi Energi

Whats New
Pemkab Rote Ndao Sepakati Kerja Sama dengan Surga Marina Indonesia Kembangkan Kawasan Marina Terpadu

Pemkab Rote Ndao Sepakati Kerja Sama dengan Surga Marina Indonesia Kembangkan Kawasan Marina Terpadu

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+