Bagasi Berbayar Ikut Sumbang Inflasi Januari

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kebijakan bagasi berbayar dan kenaikan harga tiket pesawat ikut mempengaruhi inflasi tahun ini. BPS mencatat pada Januari 2019 inflasi sebesar 0,32 persen.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, pihaknya belum bisa menghitung secara detail berapa dampak bagasi berbayar pada inflasi awal tahun ini. Akan tetapi, untuk tiket pesawat memberi sumbangan yang lumayan besar.

"Harga bagasi naik, harga tiket akan berpengaruh, berapa pengaruhnya belum tahu. Tetapi yang menerapkan bagasi kan hanya (maskapai) tertentu aja," kata Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Dia menuturkan, inflasi Januari 2019 yang tercatat sebesar 0,32 persen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penyumbang. Yakni tarif angkutan udara atau tiket pesawat yang menyumbang kenaikan sebesar 0,02 persen. Kemudian harga ikan segar menyumbang 0,06 persen, beras sebesar 0,04 persen, sayuran berupa tomat sebesar 0,03 persen dan komoditi lainnya.

Baca juga: Kemenhub: Citilink Setuju Tunda Penerapan Bagasi Berbayar

"Kenaikan Januari ini unusual (tidak seperti biasa). Bagasi ini akan menaikkan (inflasi), seberapa besar belum bisa menebak. Share untuk bagasi ini," jelasnya.

Suhariyanto menilai, secara garis besar inflasi tahun ini jauh lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Karena inflasi Januari 2018 lalu sebesar 0,62 persen.

Apalagi inflasi tahunannya lebih kecil dan hanya sebesar 2,82 persen.

"Tentunya, ini merupakan awal yang bagus dan kita berharap bahwa terget inflasi 3,5 persen plus minus 1 akan tetap terjaga," imbuhnya.

Seperti diberitakan, sejak beberapa pekan terakhir sejumlah maskapai penerbangan sudah menerapkan aturan bagasi berbayar. Misalnya Lion Air Group yang terdiri dari Lion Air dan Wings Air.

Kemudian menyusul Citilink, meskipun pada akhirnya melakukan penundaan pemberlakuan aturan ini bagasi hingga waktu yang belum putuskan. Aturan bagasi berbayar oleh maskapai pernerbangan ini menjadi perbincangan dan mandapat sorotan sejumlah, termasuk pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).