Tepis Kubu Prabowo, Kemenkeu Sebut Rasio Pajak Tak Ada Hubungan Dengan Kebocoran Anggaran

Kompas.com - 09/02/2019, 19:05 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, rasio pajak bukanlah tola ukur menghitung kebocoran anggaran.

Hal tersebut menanggapi pernyataan tim pemenangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran anggaran terlihat dari turunnya rasio pajak.

"Pernyataan adanya bukti kebocoran anggaran negara dengan menunjuk pada penurunan tax ratio adalah keliru. Tax ratio bukan alat ukur untuk menghitung kebocoran anggaran," ujar Nufransa dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/2/2019).

Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan negara dari pajak, dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Nufransa, rasio pajak dipengaruhi berbagai faktor, yakni tarif pajak, efektivitas pemungutan pajak, insentif dan pengecualian pajak, dan kemungkinan terjadinya pidana pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak.

"Rasio pajak juga menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pemahaman pajak dari masyarakat serta budaya kepatuhan pajak termasuk sistem penegakan hukum," kata Nufransa.

Tarif pajak bisa diturunkan jika kondisi ekonomi lesu dan mengalami tekanan, seperti penurunan harga komoditas atau resesi ekonomi global. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat pulih dan kembali bergairah.

Sementara jika kondisi ekonomi mengalami pemanasan atau cenderung menggelembung tidak sehat, maka pajak dapat ditingkatkan dan diefektifkan untuk mengerem dan memperlambat perekonomian.

Jadi, kata Nufransa, menyatakan rasio pajak menuurn sebagai bentuk kebocoran anggaran terlalu menyederhanakan masalah dan bisa menyesatkan masyarakat.

"Naik turunnya tax ratio adalah mencerminkan berbagai hal baik sebagai alat kebijakan fiskal maupun masalah struktural atau fundamental suatu perekonomian dan negara," kata Nufransa.

Sebelumnya, Prabowo menyebut sekitar 25 persen anggaran negara bocor. Hal itu ia sampaikan dalam pidato di HUT ke-20 KSPI di Jakarta pada Rabu (6/2/2019). Menurut dia, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada mark up proyek.

Kemudian, pernyataan itu ditambahkan oleh anggota tim pemenangannya yang menyebut kebocoran anggaran tercermin dari turunnya rasio pajak saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat dibandingkan menjelang akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 2018 sendiri, penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Sementara itu total realisasi belanja negara di APBN 2018 Rp 2.202,2 triliun atau 99,2.persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Bila anggaran belanja negara bocor 25 persen, maka angkanya lebih dari Rp 500 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Mulai Hari Ini ke Luar Kota Enggak Perlu Pakai SIKM Lagi, tetapi...

Mulai Hari Ini ke Luar Kota Enggak Perlu Pakai SIKM Lagi, tetapi...

Whats New
Profil William Tanuwijaya, Dulu Penjaga Warnet, Kini Bos Tokopedia

Profil William Tanuwijaya, Dulu Penjaga Warnet, Kini Bos Tokopedia

Whats New
Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Whats New
Kekhawatiran Lonjakan Kasus Covid-19 Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Kekhawatiran Lonjakan Kasus Covid-19 Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Harga Emas Melonjak 29,5 Dollar AS, Ini Sebabnya

Harga Emas Melonjak 29,5 Dollar AS, Ini Sebabnya

Whats New
Simak Persyaratan Penumpang Lion Air Pasca-larangan Mudik

Simak Persyaratan Penumpang Lion Air Pasca-larangan Mudik

Whats New
Simak, Ini Daftar Lengkap Formasi Terbanyak CPNS 2021

Simak, Ini Daftar Lengkap Formasi Terbanyak CPNS 2021

Whats New
Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Ini Respons Menteri Tjahjo

Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Ini Respons Menteri Tjahjo

Whats New
[POPULER MONEY] 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan | Bagaimana Sebenarnya Sistem COD di Olshop

[POPULER MONEY] 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan | Bagaimana Sebenarnya Sistem COD di Olshop

Whats New
Penarikan Uang di Jabodetabek Selama Lebaran Capai Rp 34,8 Triliun

Penarikan Uang di Jabodetabek Selama Lebaran Capai Rp 34,8 Triliun

Whats New
Larangan Mudik Berakhir, Simak Syarat Keluar Kota Terbaru

Larangan Mudik Berakhir, Simak Syarat Keluar Kota Terbaru

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | 'Traveling' Hemat ke Jerman Selama Corona

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | "Traveling" Hemat ke Jerman Selama Corona

Rilis
Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Whats New
Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X