Sektor Makanan hingga Kosmetik Bisa Dongkrak Industri Halal Indonesia

Kompas.com - 21/02/2019, 19:57 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo pada acara pelantikan Ketua ISEI cabang Kendari di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/2/2019). Dok. ISEIGubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo pada acara pelantikan Ketua ISEI cabang Kendari di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menganggap industri halal salah satu potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Produk- produk halal mulai menjadi sorotan di dunia industri, tak hanya di negara mayoritas Islam, tapi juga negara nonislam.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, produk halal Indonesia yang berpotensi dilirik banyak orang beragam, mulai dari makanan, kosmetik, hingga pariwisata.

"Kuliner halal, fashion halal, dan juga tourism halal, dan tentu saja ke depannya terkait dengan kosmetika halal," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Tahun Ini, KNKS Akan Kembangkan Keuangan Syariah dan Industri Halal

Industri halal bukan hal yang baru di Indonesia. Pelaku usaha maupun konsumen bukan hanya menyasar pada makanan dan minuman halal, tapi juga produk halal lainnya.

Kosmetik, misalnya, ada merek yang mengusung tema halal sebagai nilai jual. Merek kosmetik halal sekaligus sebagai dasar bahwa mereka menggunakan bahan-bahan alami untuk kosmetik.

Selain itu, industri mode syariah juga berkembang pesat di Indonesia.

Belakangan, pariwisata halal tengah berkembang di Indonesia. Diketahui, sektor pariwisata digadang-gadang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menambah cadangan devisa negara.

Baca juga: Ini Strategi Agar Indonesia Jadi Pemain Kunci Industri Halal Global

Perry mengatakan, BI terus mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia melalui berbagai kebijakan.

"Kebijakan-kebijakan Bank Indonesia diarahkan ke sana, mulai dari komunitas maupun sinergi dengan KNKS," ujar Perry.

Salah satunya dengan membangun ekosistem halal yang tediri dari sejumlah komunitas-komunitas yang concern pada isu tersebut. Misalnya, pengembangan komunitas halal, seperti pesantren maupun pelaku industr, termasuk sinergi dengan Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Ekosistemnya harus dikembangkan jadi ekonomi halal yang berbasis komunitas, apakah pesantren maupun komunitas muslim, ekonomi halal yang berbasis industri, apakah industri kelas menengah ataupun besar," kata Perry.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X