Menko Darmin: Bukan Hanya Pemerintahan Jokowi yang Berutang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan berutang selalu dilakukan setiap rezim pemerintahan, bukan hanya pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut dia, utang merupakan hal yang wajar yang dilakukan oleh pemerintah dalam menutupi kekurangan anggaran.

"Bukan pemerintahan ini saja yang bikin (utang), tapi juga (pemerintahan) sebelumnya," kata Darmin, kepada wartawan, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2017).

Ia meminta publik untuk tidak memandang utang dari besarannya. Melainkan dengan melihat alokasi utang tersebut. Pemerintah, lanjut dia, tengah mengutamakan alokasi utang untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur Indonesia tertinggal dibanding negara lainnya.

"Jangan karena utangnya naik, dianggap sudah masalah besar. Yang penting utang dipakai untuk menggerakkan bangun infrastruktur dan industri," kata Darmin.

Hingga Juni 2017, posisi utang pemerintah pusat sebesar Rp 3.706,52 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah tersebut terakumulasi sebesar Rp 1.097,74 triliun dibanding posisi di akhir Mei 2014 sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Tambahan utang tersebut dialokasikan untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa.