Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkin, Bu Susi Terbawa Emosi...

Kompas.com - 03/08/2017, 19:15 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR mendengar laporan terjadinya banyak penyelewengan solar subsidi nelayan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hal itu ditengarai menjadi penyebab utama keluarnya rencana pencabutan subsidi solar untuk nelayan langsung dari mulut menteri nyentrik asal Pangandaran itu baru-baru ini.

"Jadi mungkin Bu Susi terbawa emosional saja," ujar Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Menurut Herman, Komisi IV belum menemukan langsung penyelewengan solar subsidi untuk nelayan. Namun, Susi memang kerap menyampaikan adanya penyelewengan solar subsidi ke DPR.

(Baca: Susi Minta Subsidi Solar Nelayan Dicabut karena Tak Tepat Sasaran)

Herman meminta Polisi segera turun tangan untuk menindaklanjuti indikasi penyelewengan solar subsidi nelayan yang kerap disampikan oleh pemerintah.

Dengan demikian, jangan sampai penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran justru ditanggapi reaktif oleh pemerintah dengan memutuskan mencabut subsidi solar untuk nelayan.

"Kalaupun ada indikasi, silahkan sikat saja oleh penegak hukum. Tapi jangan korbankan (subsidi) ini kerena bagian penting program negara kepada rakyat, kepada nelayan," kata Herman.

Menurut dia, pencabutan subsidi solar jelas akan berdampak besar kepada nelayan. Sebab, hampir 60 persen biaya produksi nelayan disumbang oleh biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.

Artinya, bila subsidi solar dicabut, harga BBM yang harus dibayar nelayan bisa lebih mahal. Hal ini dipastikan akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi sehingga keuntungan bisa menurun.

"Saya kira Bu susi harus mengklarifikasi itu apakah ini bentuk kesungguhan mencabut subsudi untuk nelayan ataukah ini bentuk kekecewaan," ucap politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil.

Sebab selama ini, bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan, bukan nelayan.

Menurut Susi, saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan.

(Baca: Jonan Tunggu Surat Resmi Susi soal Pencabutan Subsidi Solar)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Penopang

Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Penopang

Whats New
Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Whats New
Perluasan Sektor Kredit, 'Jamu Manis' Terbaru dari BI untuk Perbankan

Perluasan Sektor Kredit, "Jamu Manis" Terbaru dari BI untuk Perbankan

Whats New
Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Whats New
Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Whats New
Soal Boks Mainan Megatron 'Influencer' Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Soal Boks Mainan Megatron "Influencer" Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Whats New
Kredit Bank Jatim Naik 18,7 Persen Sepanjang Kuartal I-2024

Kredit Bank Jatim Naik 18,7 Persen Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Menteri Trenggono Akui Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster

Menteri Trenggono Akui Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Ormas Bakal Bisa Kelola Izin Tambang, Ini Alasan Bahlil

Ormas Bakal Bisa Kelola Izin Tambang, Ini Alasan Bahlil

Whats New
TRIS Bakal Bagikan Dividen Final, Simak Besarannya

TRIS Bakal Bagikan Dividen Final, Simak Besarannya

Whats New
Kenaikan BI Rate Tak Beri Dampak Langsung ke Industri Fintech Lending

Kenaikan BI Rate Tak Beri Dampak Langsung ke Industri Fintech Lending

Whats New
Menteri Trenggono Ungkap Ada 5 Perusaahan Vietnam yang Tertarik Investasi Benur

Menteri Trenggono Ungkap Ada 5 Perusaahan Vietnam yang Tertarik Investasi Benur

Whats New
Stagwell Tambahkan Leverate Group ke Program Global Affiliate

Stagwell Tambahkan Leverate Group ke Program Global Affiliate

Whats New
Tertahan Sejak 2022, Bea Cukai Akhirnya Serahkan Alat Belajar SLB ke Pihak Sekolah

Tertahan Sejak 2022, Bea Cukai Akhirnya Serahkan Alat Belajar SLB ke Pihak Sekolah

Whats New
BI Beberkan Perbedaan Kondisi Ekonomi Saat Ini dengan Krisis 1998

BI Beberkan Perbedaan Kondisi Ekonomi Saat Ini dengan Krisis 1998

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com