Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Grup Bakrie Belum Dapat Izin dari Menhut untuk EKsplorasi Panas Bumi

Kompas.com - 06/10/2017, 06:25 WIB
Muhlis Al Alawi

Penulis

MADIUN, KOMPAS.com — Anak usaha Grup Bakrie, PT Bakrie Darmakarya Energi belum memiliki ijin pemanfaatan lahan hutan dari Menteri Kehutanan dalam proyek eksplorasi panas bumi di wilayah Ngebel, Kabupaten Ponorogo dan wilayah Mendak, Kabupaten Madiun.

(Baca: Bakrie Eksplorasi Tiga Sumur Geothermal Ponorogo-Madiun)

Wakil Adm Perum Perhutani KPH Lawu Ds. Adi Nugroho mengatakan bila ijin dari Kementerian Kehutanan sudah turun, biasanya pihaknya mendapatkan tembusannya. Dengan demikian, pihak grup Bakrie dapat memulai aktifitas eksplorasi di kawasan hutan.

Permohonan ijin sudah diajukan ke Kementerian Kehutanan dari grup Bakrie dan sementara masih dalam proses. Kalau Kementerian Kehutanan sudah setuju lahan kehutanan dipakai eksplorasi kami selaku operator (kehutanan) akan mempersilakan," ujar Wakil Adm Perum Perhutani KPH Lawu Ds. Adi Nugroho, Selasa ( 3/10/2017).

Ia mengatakan luas kawasan hutan Lawu yang dimohon pihak Bakrie Grup untuk eksplorasi panas bumi mencapai 17 hektar.

"Kalau ijin eksplorasi dari kementerian kehutanan belum keluar maka tidak boleh melakukan aktifitas apapun di kawasan hutan," jelas Nugroho.

Nugroho memastikan saat ini di kawasan hutan yang akan dieksplorasi Bakrie Grup belum terlihat ada aktivitas penambangan. Namun pembangunan jalan menuju kawasan hutan sudah mulai dilakukan.

Ia menambahkan saat ini aktifitas eksplorasi panas bumi di luar kawasan hutan juga sementara terhenti. "Informasinya aktifitas eksplorasi panas bumi diluar kawasan hutan berhenti," demikian Nugraha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Whats New
5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

Spend Smart
Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

Whats New
Ketidakpastian Global Percepat Adopsi 'Blockchain'

Ketidakpastian Global Percepat Adopsi "Blockchain"

Whats New
XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

Whats New
Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Whats New
Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Whats New
Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Whats New
Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim 'Revamping' Pabrik Tertua

Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim "Revamping" Pabrik Tertua

Whats New
Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Whats New
Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Whats New
Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Whats New
Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com