Dirut Inalum Bicara Kesiapan Beli Saham Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan rencana kesiapan holding tambang untuk membeli saham PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, penunjukan dirinya sebagai Direktur Utama PT Inalum merupakan salah satu ancang-ancang pemerintah mengambil alih saham Freeport.

"Ini dalam rangka menyiapkan divestasi (saham Freeport Indonesia)," kata Budi yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Kementerian BUMN tersebut, di Energy Building, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017).

Dia mengatakan, kewenangan negosiasi divestasi atau pelepasan saham PT Freeport Indonesia dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Budi membantu perundingan karena telah ditugaskan untuk membeli saham Freeport Indonesia.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menjelaskan, holding tambang yang nantinya akan dipimpin oleh PT Inalum ditugaskan untuk menguasai saham Freeport Indonesia.

Meski demikian, dia enggan menjelaskan secara spesifik besaran saham yang akan diambil alih holding tambang.

"Sudah ada, tapi belum bisa (disampaikan ke publik). Karena 9,36 persen saham Freeport Indonesia sudah dikuasai pemerintah kan," kata Budi.

Dia meyakini divestasi saham oleh Indonesia segera terlaksana. Meskipun sebelumnya sempat beredar surat Presiden and Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson yang menolak skema divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia.

Adapun divestasi ini dilakukan untuk mengakhiri kemarahan masyarakat Indonesia, karena penguasaan asing atas aset tambang terbesar Indonesia, yang juga merupakan aset tambang terbesar kedua dunia.

"Saya rasa Insya Allah jadi, kalau lihat prosesnya. Saya diturunin di sini saja kan, itu (prosesnya) sudah dekat," kata Budi.

Rencananya holding tambang yang terdiri dari PT Inalum, PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk akan rampung tahun ini.

Saat ini, prosesnya masih dalam tahap penyusunan peraturan pemerintah (PP) untuk pengalihan perseroan dari negara ke Inalum.