Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Tidak Salah Saya Kritik PLN...

Kompas.com - 18/10/2017, 16:35 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai, kritik yang tertuju kepada PT PLN (Persero) bukanlah hal yang salah. Bahkan, ia juga ikut mengkritik BUMN listrik tersebut.

“Tidak salah saya kritik juga PLN,” ujarnya dalam pemaparan capaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Menurut Luhut, PLN memang harus berkaca dan memperbaiki diri dari sisi korporasi. Sebagai BUMN tutur dia, PLN harus melakukan berbagai efisiensi.

Hal itu dinilai penting sehingga keuangan dan kinerja PLN bisa terdongkrak. Apalagi PLN menanggung beban berat dipundaknya terkait proyek listrik 35.000 MW.

(Baca: Program 35.000 MW Tak Akan Capai Target, Luhut Anggap Pemerintah Beruntung)

Menurut Luhut, salah satu cara agar PLN bisa efisien yaitu dengan memperbesar porsi swasta atau Independent Power Producer (IPP) di dalam sektor pembangunan pembangkit listrik.

Di Malaysia, Thailand, dan Filipina tutur Luhut, peran perusahaan swasta dalam menyediakan pasokan listruk sudah di atas 50 persen. Namun di Indonesia, perannya baru 24 persen.

“Kita harus tingkatkan sekarang IPP-nya supaya lebih efisien sehingga margin PLN juga lebih bagus dan PLN juga lebih sehat,” kata Luhut.

Sebelumnya, dalam suratnya tertanggal 19 September 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan perlu ada penyesuaian target program 35.000 MW sebab PLN tidak mampu memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi.

(Baca: Ada Potensi Sia-sia, Perlukah Sebagian Proyek 35.000 MW Dibatalkan?)

Kondisi keuangan PLN terus turun, seiring kian besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tak didukung pertumbuhan kas bersih operasi.

Selain itu, pendanaan internal PLN juga terbatas untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah. Mau tidak mau, PLN harus menggantungkan harapan pada pinjaman pihak lain.

Kompas TV Pemerintah Kaji Ulang Proyek Listik 35.000 MW


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Gas Murah buat Industri, Menteri ESDM: Insya Allah Akan Dilanjutkan

Soal Gas Murah buat Industri, Menteri ESDM: Insya Allah Akan Dilanjutkan

Whats New
Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com