Rentan Penyelewengan, Subsidi Elpiji 3 Kg Dinilai Tidak Efektif - Kompas.com

Rentan Penyelewengan, Subsidi Elpiji 3 Kg Dinilai Tidak Efektif

Kompas.com - 18/10/2017, 19:57 WIB
Berly Martawardaya (tengah), dosen ekonomi energi dan sumberdaya mineral FE-UI dan Direktur Program Indef, didampingi moderator Wakil Pemimpin Redaksi Dunia Energi Lili Hermawan (kiri) dan Ali Ahmudi, peneliti Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS). Dok. Istimewa Berly Martawardaya (tengah), dosen ekonomi energi dan sumberdaya mineral FE-UI dan Direktur Program Indef, didampingi moderator Wakil Pemimpin Redaksi Dunia Energi Lili Hermawan (kiri) dan Ali Ahmudi, peneliti Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk Liqufied Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji kemasan 3 kilogram (kg) dinilai tidak efektif dan rawan penyelewangan karena fokus subsidi hanya pada barang.

Karena itu, subsidi Elpiji 3 kg sebaiknya diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan, bahkan untuk jangka panjang seharusnya subsidi tersebut ditiadakan.

Berly Martawardaya, Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia, mengatakan penyaluran Elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah sangat rentan tidak tepat sasaran.

Dengan demikian, realisasi janji-janji pemerintah mengenai subsidi tepat sasaran mengenai kartu subsidi perlu segera direalisasikan.

(Baca: Sri Mulyani: Di 2018 Diproyeksi Tidak Ada Kenaikan BBM, Listrik, Elpiji)

Menurut Berly, subsidi Elpiji 3 kg jangan sampai salah sasaran. Sebab subsidi ini sangat rentan sekali buat bocor karena belum ada pengawasannya.

Janji-janji kartu dari mulai Elpiji, BBM,  itu realisasinya sampai saat ini belum berjalan.

"Jangan sampai Elpiji 3 kg ini bisa dinikmati oleh restoran-restoran yang menghabiskan ratusan tabung padahal mereka untungnya sudah banyak,” ujar Berly dalam diskusi “Mengawal Subsidi LPG 3Kg Tepat Sasaran” di Jakarta, Rabu (18/10/2017), melalui rilis ke Kompas.com.

Pagu subsidi Elpiji 3 kg pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017,  ditetapkan  Rp 20 triliun dengan asumsi program subsidi langsung Elpiji 3 kg dimulai secara bertahap pada 2017.

Diperkirakan, bila penyaluran dibatasi secara penuh, subsidi LPG akan turun menjadi Rp 15 triliun.

Turunnya angka subsidi karena berkurangnya jumlah rumah tangga penerima yang semula 54,9 juta rumah tangga menjadi 26 juta rumah tangga karena Elpiji 3 kg hanya dinikmati rumah tangga miskin dan 2,3 juta usaha mikro.

Dalam APBN Perubahan 2016, kuota Elpiji 3 kg ditetapkan 6,25 juta ton dan pada 2017 ditetapkan 7,096 juta ton.

Dalam perjalanannya, konsumsi Elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Sesuai ketentuan, Elpiji 3 kg diperuntukan bagi masyarakat miskin dan usaha kecil dan mikro.

Namun di  lapangan, Elpiji 3 kg digunakan  oleh rumah tangga menengah dan mapan, pertanian, peternakan, bahkan jasa laundry pakaian.

"Selama ini LPG 3kg dikonsumsi siapa saja karena tidak diatur dengan mekanisme distribusi tertutup sehingga konsumsi terus meningkat. Ini juga kan jadi cost bagi Pertamina,” ujar Berly.

Menurut Berly, subsidi LPG 3kg akan efektif jika memenuhi sejumlah kriteria, antara lain  harus sampai pada penerima (targeted), menyentuh hal-hal yang produktif, dan tidak mengalami pertumbuhan yang besar setiap tahun.

“Jangan sampai juga habis waktu untuk urusan administrasi atau orang seperti raskin,” ujarnya.

Berly mengatakan agar subsidi tepat sasaran  bisa melalui skema Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun Kartu Indonesia Pintar.

Di sana tinggal memasukkan nominal alokasi untuk Elpiji 3 kg, misalnya tiga tabung LPG untuk 1 kepala keluarga.

“Akan lebih effective cost-nya tinggal ditambah untuk harga tiga tabung Elpiji 3 kg misalnya seharga Rp 45ribu,” ujarnya.

Mencari Alternatif

Ali Ahmudi, pengamat energi dari Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS), dalam diskusi tersebut  menjelaskan subsidi Elpiji 3 kg yang diberikan kepada orang akan jauh lebih efektif.

Selain itu jangan sampai masayarakat diberikan pilihan dengan disparitas harga yang sangat jauh.

Ali mencontohkan LPG, selain 3kg, ada kemasan Elpiji 5,5 kg dan 12 kg, namun disparitas harganya cukup jauh.

“Selama ada pilihan dengan harga yang jauh lebih murah, masyarakat akan lebih memilih dengan harga yang lebih murah, siapapun itu,” katanya.

Ali menyarankan agar subsidi tepat sasaran  dan efektif, sebaiknya diberikan kepada orang lebih efektif ketimbang subsidi barang.

Setelah itu dilakukan melalui subsidi tertutup kemudian pemerintah juga harus memiliki alternatif selain LPG agar masyarakat  memiliki pilihan lain.

“Idealnya subsidi tidak naik atau menggelembung, justru seharusnya yang terjadi adalah penurunan angka penerima subsidi. Kalau subsidi barang terus dilakukan, akan menjadi candu. Sebaiknya untuk jangka panjang, subsidi barang dihilangkan,” ujarnya.

Menurut Ali, tidak masalah apabila subsidi tidak bertumbuh. Namun, bila LPG bersifat konsumtif, jumlah terus bertambah dan lama-kelamaan negara tidak bisa membayar.

Dari sisi produksi, lanjut Ali, kemampuan nasional untuk memproduksi Elpiji 3 kg hanya sebesar 1,4 juta metrik ton. Sementara kebutuhan nasional sebesar 5 juta metrik ton.

Lebih dari 3 juta metrik ton, masih impor. “Dengan berfokus pada subsidi yang bersifat konsumtif, kebutuhan terhadap LPG impor juga akan semakin besar,” katanya.

Sementara LPG tidak mudah digantikan oleh LNG ataupun CNG, meski sama-sama berasal dari sumber minyak dan gas bumi. Pasalnya, masing-masing memiliki karakter berbeda.

“Menggantikan LPG dengan CNG atau LNG tidak gampang. Butuh teknologi dan biaya yang lebih,” terangnya.

Karena itu, kalaupun ada opsi alternatif selain LPG, harus dicarikan sumber energi yang lebih mudah misalnya melalui jaringan gas ataupun biomassa.

Kompas TV Pemerintah berencana menerapkan transaksi non tunai untuk penjualan elpiji 3 kilogram.

EditorAprillia Ika

Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM