3 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Terus Pangkas Subsidi BBM dan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) terus memangkas anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak dan listrik dalam 3 tahun terakhir.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam jumpa pers 3 tahun Jokowi-JK di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Saat Jokowi baru menjabat pada 2014, anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 46,79 triliun. Pada tahun 2015, anggaran tersebut langsung dipangkas menjadi Rp 14,90 triliun.

Selanjutnya, pada 2016, anggaran tersebut kembali turun ke Rp 14,06 triliun. Sementara, di tahun ini, subsidi kembali dipangkas menjadi Rp 7,15 triliun.

(Baca: Rentan Penyelewengan, Subsidi Elpiji 3 Kg Dinilai Tidak Efektif )

Hanya minyak tanah untuk daerah yang belum terkonversi ke LPG (Elpiji) sebesar 0,6 juta kiloliter dan minyak solar untuk non-industri yang masih disubsidi.

"Subsidi BBM 2017 sudah mendekati kondisi ideal," kata Arcandra.

Sementara anggaran subsidi listrik pada 2014 mencapai Rp 99,30 triliun. Pada 2015, anggaran itu dipangkas menjadi Rp 58,60 triliun.

Di tahun 2016, jumlahnya naik sedikit menjadi Rp 58,04 triliun. Pada tahun ini, anggaran subsidi listrik menjadi Rp 20,42 triliun.

"Subsidi energi BBM dan listrik terus turun dari tahun ke tahun," kata Arcandra.

Namun, Arcandra menegaskan bahwa seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA (23,17 pelanggan) tetap disubsidi.

Selain itu, sebanyak 6,54 juta dari 23,13 juta pelanggan rumah tangga 900 VA yang masuk kategori miskin dan tidak mampu juga tetap disubsidi.