Rentan Penyelewengan, Subsidi Elpiji 3 Kg Dinilai Tidak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk Liqufied Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji kemasan 3 kilogram (kg) dinilai tidak efektif dan rawan penyelewangan karena fokus subsidi hanya pada barang.

Karena itu, subsidi Elpiji 3 kg sebaiknya diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan, bahkan untuk jangka panjang seharusnya subsidi tersebut ditiadakan.

Berly Martawardaya, Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia, mengatakan penyaluran Elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah sangat rentan tidak tepat sasaran.

Dengan demikian, realisasi janji-janji pemerintah mengenai subsidi tepat sasaran mengenai kartu subsidi perlu segera direalisasikan.

(Baca: Sri Mulyani: Di 2018 Diproyeksi Tidak Ada Kenaikan BBM, Listrik, Elpiji)

Menurut Berly, subsidi Elpiji 3 kg jangan sampai salah sasaran. Sebab subsidi ini sangat rentan sekali buat bocor karena belum ada pengawasannya.

Janji-janji kartu dari mulai Elpiji, BBM,  itu realisasinya sampai saat ini belum berjalan.

"Jangan sampai Elpiji 3 kg ini bisa dinikmati oleh restoran-restoran yang menghabiskan ratusan tabung padahal mereka untungnya sudah banyak,” ujar Berly dalam diskusi “Mengawal Subsidi LPG 3Kg Tepat Sasaran” di Jakarta, Rabu (18/10/2017), melalui rilis ke Kompas.com.

Pagu subsidi Elpiji 3 kg pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017,  ditetapkan  Rp 20 triliun dengan asumsi program subsidi langsung Elpiji 3 kg dimulai secara bertahap pada 2017.

Diperkirakan, bila penyaluran dibatasi secara penuh, subsidi LPG akan turun menjadi Rp 15 triliun.