JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk Liqufied Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji kemasan 3 kilogram (kg) dinilai tidak efektif dan rawan penyelewangan karena fokus subsidi hanya pada barang.
Karena itu, subsidi Elpiji 3 kg sebaiknya diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan, bahkan untuk jangka panjang seharusnya subsidi tersebut ditiadakan.
Berly Martawardaya, Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia, mengatakan penyaluran Elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah sangat rentan tidak tepat sasaran.
Dengan demikian, realisasi janji-janji pemerintah mengenai subsidi tepat sasaran mengenai kartu subsidi perlu segera direalisasikan.
(Baca: Sri Mulyani: Di 2018 Diproyeksi Tidak Ada Kenaikan BBM, Listrik, Elpiji)
Menurut Berly, subsidi Elpiji 3 kg jangan sampai salah sasaran. Sebab subsidi ini sangat rentan sekali buat bocor karena belum ada pengawasannya.
Janji-janji kartu dari mulai Elpiji, BBM, itu realisasinya sampai saat ini belum berjalan.
"Jangan sampai Elpiji 3 kg ini bisa dinikmati oleh restoran-restoran yang menghabiskan ratusan tabung padahal mereka untungnya sudah banyak,” ujar Berly dalam diskusi “Mengawal Subsidi LPG 3Kg Tepat Sasaran” di Jakarta, Rabu (18/10/2017), melalui rilis ke Kompas.com.
Pagu subsidi Elpiji 3 kg pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, ditetapkan Rp 20 triliun dengan asumsi program subsidi langsung Elpiji 3 kg dimulai secara bertahap pada 2017.
Diperkirakan, bila penyaluran dibatasi secara penuh, subsidi LPG akan turun menjadi Rp 15 triliun.
Turunnya angka subsidi karena berkurangnya jumlah rumah tangga penerima yang semula 54,9 juta rumah tangga menjadi 26 juta rumah tangga karena Elpiji 3 kg hanya dinikmati rumah tangga miskin dan 2,3 juta usaha mikro.
