Menteri PPN: Indonesia Harus Bangun Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah memiliki skenario menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mendorong pembangunan infrastruktur.

Bambang mengatakan Indonesia sekarang berstatus sebagai emerging economy dan masih berada di kategori lower income country atau negara berpendapatan per kapita rendah.

Status tersebut baru bisa berubah menjadi negara maju jika pemerintah berhasil menahan laju rata-rata pertumbuhan ekonomi agar ada di angka 5 persen atau lebih.

Salah satu solusinya adalah mendorong pembangunan infrastruktur agar Indonesia tidak kalah bersaing dari negara berkembang lainnya.

(Baca: Menko Luhut: Proyek Infrastruktur Era Jokowi Tak Ada yang Mangkrak)

"Infrastruktur adalah salah satu aspek yang mempengaruhi reformasi struktural dan memdorong ekonomi tumbuh 5 persen atau syukur-syukur bisa lebih besar," imbuhnya.

Bambang menjelaskan saat ini kontribusi infrastruktur pada Produk Domestik Bruto (PDB) baru sekitar 38 persen.

Angka yang masih kalah jauh dibandingkan dengan sesama negara berkembang lain, misalnya India sebesar 58 persen, China sebesar 76 persen, atau Afrika Selatan sebesar 80 persen.

Kekalahan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia masih ketinggalan jauh dan mesti ditambah.

Karena itu, Bambang mengajak berbagai pihak, terutama swasta, untuk turut serta dalam pembangunan infratruktur.

Jika pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah, kecepatannya pasti lambat. Pasalnya dana yang dimiliki pemerintah tidak bisa fokus dan cenderung terbagi-bagi ke berbagai sektor.

Di sisi lain, jika pemerintah bekerja sama dengan swasta, salah satunya melalui skema pembiayaan Kemitraan Pemerintah Swasta, masalah dana itu bisa diatasi.

"Bangun infrastruktur itu suatu keharusan, lalu siapa mau bangun? Bangunnya memang pengorbanan karena butuh resource besar dan menyerap banyak resource lain. Karena itu perlu fokus, kadang kita kurangi porsi lain demi membangun yang lain, dan swasta harus ikut," pungkasnya.