Menkeu: Saya Tekankan Proyek LRT Bebas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek bebas dari korupsi. 

Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini akan terus memantau proses semua transaksi yang ada dalam proyek tersebut. 

"Kita tekankan proyek ini (LRT) enggak ada korupsi. Kami dari Kemenkeu juga akan memastikan kesehatan keuangan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk serta pihak-pihak dalam melakukan kewajiban pengembalian," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Maritim Jakarta, Jumat (8/12/2017). 

Sri Mulyani menuturkan, total nilai proyek LRT Jabodebek sebesar Rp 29,9 triliun. Menurut dia, pembiayaan proyek dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 25,7 triliun. Sementara itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk membiayai proyek sebesar Rp 4,2 triliun.

Baca juga : Total Proyek LRT Disepakati Rp 29,9 Triliun

"PT Adhi Karya telah mendapatkan PMN (Penanaman Modal Negara) sebesar Rp 1,4 triliun, PT KAI dalam hal ini mendapatkan juga PMN termasuk yang ada di dalam UU APBN 2018, total jumlahnya adalah Rp 7,6 triliun," katanya.

"Dalam hal ini KAI akan meminjam Rp 18,1 triliun, sehingga dia (KAI) memiliki Rp 25,7 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun," sebut dia.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses transaksi dalam proyek LRT Jabodebek akan diselenggarakan secara transparan. Salah satunya, pada pembelian sarana kereta LRT. 

"Kita mau pengadaan kereta transparan. Kita enggak mau hanya beli barang saja enggak gak jelas. Ini juga nanti kembangkan itu dan pada proyek selanjutnya bisa digunakan," ucap dia.