Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Perusahaan Besar Ajukan Izin Uang Elektronik, Ini Komentar BI

Kompas.com - 10/01/2018, 11:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perusahaan besar diketahui tengah mengajukan izin penerbitan uang elektronik kepada Bank Indonesia (BI).

Izin memang harus dikantongi oleh penerbit uang elektronik, pasalnya produk keuangan ini diatur dan diawasi oleh BI sebagai otoritas sistem pembayaran.

Sebagaimana diberitakan Kontan.co.id, produk uang elektronik yang tengah diajukan izinnya beberapa di antaranya adalah jaringan gerai kopi Starbucks, department store Sogo, hingga OVO yang diterbitkan oleh Lippo Group.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman menyatakan, bank sentral tidak bisa menyebut individu perusahaan atau produk yang tengah mengajukan izin kepada bank sentral.

Baca juga : Sejumlah Perusahaan Besar Ajukan Izin Terbitkan Dompet Elektronik ke BI

Akan tetapi, BI tidak menutup pintu pula bagi perusahaan yang mengajukan izin uang elektronik.

"Kami tidak bisa disclose (sebutkan) individual nama yang ajukan izin," kata Agusman ketika dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Meskipun demikian, imbuh Agusman, setiap perusahaan penerbit yang mengajukan izin uang elektronik kepada BI akan diproses sesuai dengan ketentuan. Izin pun diberikan setelah melalui proses dan kelengkapan dokumen.

"Mereka sedang diproses, intinya begitu," ungkap Agusman.

BI berwenang menetapkan kebijakan perizinan dengan beberapa pertimbangan. Antara lain adalah efisiensi nasional harus dijaga, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Baca juga : Belum Berizin, BI Larang Sementara Layanan Uang Elektronik di Tokopedia

Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang berencana untuk menjalankan kegiatan jasa sistem pembayaran wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari BI.

Di samping itu, BI juga harus memastikan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menerapkan aspek perlindungan konsumen.

Ini termasuk memastikan keamanan sistem dan transparansi terhadap produk dan layanan yang diberikan.

Kompas TV Isi ulang dikenakan biaya bahkan akan membuka potensi munculnya pungutan pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

IHSG Berakhir di Zona Merah, Rupiah Stabil

IHSG Berakhir di Zona Merah, Rupiah Stabil

Whats New
Laba Bersih PTBA Turun 51,2 Persen Menjadi Rp 5,2 Triliun pada 2023

Laba Bersih PTBA Turun 51,2 Persen Menjadi Rp 5,2 Triliun pada 2023

Whats New
PTBA Bakal Tebar Dividen Rp 4,6 Triliun dari Laba Bersih 2023

PTBA Bakal Tebar Dividen Rp 4,6 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Bos BI: Kenaikan Suku Bunga Berhasil Menarik Modal Asing ke Pasar Keuangan RI

Bos BI: Kenaikan Suku Bunga Berhasil Menarik Modal Asing ke Pasar Keuangan RI

Whats New
Saat Persoalan Keuangan Indofarma Bakal Berujung Pelaporan ke Kejagung

Saat Persoalan Keuangan Indofarma Bakal Berujung Pelaporan ke Kejagung

Whats New
Luhut Perkirakan Pembangunan Bandara VVIP IKN Rampung Tahun Depan

Luhut Perkirakan Pembangunan Bandara VVIP IKN Rampung Tahun Depan

Whats New
5 Hal di CV yang Bikin Kandidat Tampak Lemah di Mata HRD, Apa Saja?

5 Hal di CV yang Bikin Kandidat Tampak Lemah di Mata HRD, Apa Saja?

Work Smart
Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU Tingkatkan Kerja Sama dengan Bea Cukai

Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU Tingkatkan Kerja Sama dengan Bea Cukai

Whats New
Pelepasan Lampion Waisak, InJourney Targetkan 50.000 Pengunjung di Candi Borobudur

Pelepasan Lampion Waisak, InJourney Targetkan 50.000 Pengunjung di Candi Borobudur

Whats New
Didukung Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Masih Menjanjikan

Didukung Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Masih Menjanjikan

Whats New
Bangun Smelter Nikel Berkapasitas 7,5 Ton, MMP Targetkan Selesai dalam 15 Bulan

Bangun Smelter Nikel Berkapasitas 7,5 Ton, MMP Targetkan Selesai dalam 15 Bulan

Whats New
Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Whats New
Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com