Luhut: Enggak Ada yang Beking-beking, Kita Sapu yang Macam-macam...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi setiap transaksi di proyek negara, termasuk pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam sambutannya ketika menyaksikan kerja sama PT Inka dengan sejumlah perusahaan dan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan.

“BPKP dari awal saya minta terlibat untuk mengaudit setiap pengeluaran supaya kita bisa menunjukkan (kinerja yang) efisien,” ujar Luhut melalui keterangan resminya, Kamis (18/1/2018).

“Sudah lewatlah era-era terlalu banyak korupsi itu, sekarang era keterbukaan, transparansi, transfer of technology, itu semua kita lakukan,” tambah dia.

Baca juga: Cerita di Balik Ketertarikan Ratu Prabu Bangun LRT Jakarta

BPKP memiliki fungsi yang salah satunya sebagai auditor investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terkait proyek LRT Jabodebek, Luhut meminta setiap pihak segera melaporkan bila menemukan adanya indikasi penyelewengan. Jangan sampai dalam proyek negara itu ada sosok orang kuat yang melindungi kepentingan pribadi pihak tertentu.

“Egggak ada yang bilang beking-beking, kita sapu saja (kalau ada) yang macam-macam,” sebutnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Deputi Bidang Akuntan Negara Ekonomi BPKP Bonny Anang Dwiyanto, Wali Kota dan Bupati Madiun, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemen Ristekdikti, Bappenas, BPPT, PT Adhi Karya, PT KAI, PT LEN, PT SMI, PT Inti, PT Krakatau Steel, dan PT Inalum.