AS Akui Ada Risiko Perang Dagang dengan China

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat mengakui, ada risiko terjadinya perang dagang yang sesungguhnya dengan China.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin.

"Ada potensi (terjadinya) perang dagang," jelas Mnuchin seperti dikutip dari CBS News, Sabtu (7/4/2018).

Pernyataan Mnuchin tersebut kemudian membuat indeks saham AS anjlok pada perdagangan Jumat (6/4/2018) waktu setempat. Indeks Dow Jones anjlok lebih dari 570 poin atau 2,3 persen.

"Kita tahu akan ada beberapa fluktuasi, namun pada saat yang sama Presiden menyatakan cukup adalah cukup. China harus mengubah praktik ilegal dan tak adil yang selama ini mereka lakukan," sebut Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders.

Gedung Putih kini mengancam China dengan tarif impor senilai 150 miliar dollar AS. Angka tersebut lebih tinggi 100 miliar dollar AS dari yang diajukan sebelumnya.

"Tujuan kami bukan untuk perang dagang dengan mereka. Saya rasa kita bisa mengelola ini tanpa kesulitan signifikan terhadap perekonomian secara umum," tutur Mnuchin.

Ia menyebut, akan ada dampak signifikan dalam jangka pendek. Akan tetapi, imbuh Mnuchin, penerapan tarif impor terhadap barang-barang dari China tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Presiden AS Donald Trump menuduh China mencuri properti intelektual AS dan menyalahi aturan perdagangan global.

Tarif impor tersebut belum diberlakukan dan Gedung Putih menyatakan terbuka untuk negosiasi dengan China.

China telah mengancam AS dengan mengenakan pula tarif impor terhadap sejumlah produk dari Negeri Paman Sam, seperti daging babi dan kedelai.

"Kami meminta China untuk membuka pasar, kami meminta China untuk menurunkan batasan yang menghambat perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan hal lebih di China dan mengekspor lebih banyak ke China," terang penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow.

Kudlow dan Mnuchin menyatakan mereka tidak ingin ada perang dagang. Selain itu, mereka menjelaskan ada waktu setidaknya dua bulan bagi kedua negara untuk menyelesaikan pertikaian dagang tersebut melalui jalur negosiasi.

Akan tetapi, keduanya menegaskan bahwa penerapan tarif adalah hal nyata dan bukan sekedar ancaman.