Wapres: BPJS Ketenagakerjaan Jangan Cuma Investasi di Deposito dan Surat Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan agar BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menginvestasikan dana kelolaannya di instrumen deposito dan surat utang.

Hal itu dikarenakan ada risiko inflasi serta nilai tukar yang sangat mempengaruhi kelanjutan investasi dua instrumen tersebut ke depan.

"Dari investasi, BPJS Ketenagakerjaan banyak di surat utang, deposito, itu bisa kalah kemudian dengan inflasi atau nilai tukar apabila kita tarik 10 sampai 20 tahun ke depan," kata Kalla saat membuka Seminar Nasional Ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).

Kalla menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan punya kesamaan yang mendasar dengan lembaga asuransi. Bila dilihat secara umum, lembaga asuransi yang bertahan dan memiliki keberlanjutan atau sustainability yang baik di Indonesia kebanyakan yang berasal dari luar negeri.

Lembaga asuransi dari Indonesia juga banyak, namun yang membedakan dengan lembaga asuransi asing adalah kemampuan menginvestasikan dana para pesertanya. Lembaga asuransi asing banyak investasi di instrumen jangka panjang yang memberi keuntungan, baik bagi perusahaan maupun pesertanya.

"Selalu kelemahan kita ialah bagaimana investasi dana yang ditarik itu sehingga timbul kelanjutan dan penjaminan masa depan," tutur Kalla.

Kalla memandang, BPJS Ketenagakerjaan bisa mengalokasikan investasi di sektor properti. Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan, di mana masih minimnya perumahan untuk buruh, sementara lokasi industri terus bertambah.

"Bagaimana menginvestasi ini untuk jangka panjang tetapi bermanfaat juga untuk tenaga kerja," ujar Kalla.

Contoh investasi jangka panjang sekaligus bermanfaat bagi tenaga kerja, menurut Kalla, dengan membangun rumah susun sederhana sewa khusus untuk buruh. Dengan investasi pada pembangunan rusunawa, para buruh bisa tinggal di sana yang lokasinya lebih strategis dekat dengan tempat kerja, serta di sisi lain investasi pengusaha juga terjamin.