Keempat Kalinya, Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Wajar Tanpa Pengecualian

JAKARTA, KOMPAS.com—Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2017 mendapat penilain hasil wajar tanpa pengecualian (WTP). Jika dihitung sejak berdiri pada 2014, BPJS Kesehatan telah mendapat empat kali WTP untuk laporan keuangannya.

"Artinya laporan keuangan yang kami sajikan, baik dana jaminan sosial maupun dana BPJS, baik dari materiil maupun kinerja untuk 2017 sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Audit laporan tahun ini, kata Fachmi, dilakukan akuntan publik Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited. Menurut Fachmi, keuangan perusahaannya akan dikelola secara wajar sesuai dengan standar dan menjaga good governance.

Baca juga: Riset: BPJS Kesehatan Cegah Orang Miskin Makin Miskin Gara-gara Sakit

Selain itu, dari hasil pengukuran Good Governance 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Pembangunan (BPKP), kinerja BPJS Kesehatan mendapat skor 85,63 dari 100.

Fachmi mengatakan, total iuran JKN-KIS yang dikelola BPKS Kesehatan pada 2017 mencapai Rp 74,25 triliun.

"Sekarang beban pemerintah pusat tidak lagi dominan. Lebih dominan dana masyarakat dan pemerintah daerah," kata Fachmi.

Dari segi cakupan pelayanan, ungkap Fachmi, BPJS Kesehatan telah mencakupk 197,4 juta jiwa atau 75,64 persen penduduk Indonesia.

Pada 2017, BPJS Kesehatan telah bermitra pula dengan 21.763 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 2.268 rumah sakit serta klinik utama di tingkat fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Baca juga: Tahun 2017, BPJS Kesehatan Kelola Iuran JKN-KIS Rp 74,25 Triliun

Fachmi mengatakan, capaian tersebut luar biasa jika disandingkan dengan usia BPJS Kesehatan yang terbilang belia.

"Dengan perbadingan negara lain, program di Jerman sudah 127 tahun lebih. Jumlah penduduknya tidak sebanyak indonesia. Kita dua kali lebih (banyak cakupannya) daripada Jerman," kata Fachmi.