Polemik Impor Beras dan Ketidakakuratan Data Produksi Beras Nasional

Respons Mentan

Adanya keputusan Kemendag untuk mengimpor beras pun menimbulkan tanya tentang bagaimana peran Kementan di balik itu. Banyak yang menilai bahwa Kementan telah memberikan lampu hijau bagi Kemendag untuk mengimpor beras melalui Perum Bulog.

Namun, jawaban atas pertanyaan tentang peran Kementan itu belum dapat terkuak lantaran Mentan Amran Sulaiman masih enggan berkomentar di depan media.

Menurut Amran, Kementan tidak memiliki wewenang atas izin impor tersebut.

"Iya fokus kami itu produksi, domainnya (Kementerian) Pertanian itu produksi, teknologi, mendampingi produksi dan menyediakan sarana produksi. Tanya ekspor lah ke aku, kapan Indonesia bisa ekspor lagi, begitu," kata Amran.

Amran menambahkan, saat ini suplai beras yang ada justru meningkat. Dia menyebut bahwa saat ini suplai beras di Pasar Induk Cipinang ada 41.000 ton atau meningkat dari jumlah sebelumnya yang hanya 15.000 ton.

"Kemudian harganya yang tinggi itu jadi pertanyaan kami juga. Makanya kami imbau pedagang jangan menaikkan harga di bulan Ramadan," sambung dia.

Di sisi lain, Amran juga mengklaim bahwa stok pangan pada bulan Ramadhan ini cenderung aman hingga Lebaran nanti.

Hal itu tercermin dari ketersediaan stok pangan yang lebih tinggi dari waktu biasanya.

"Stok pangan sekali lagi saya sampaikan ke masyarakat indonesia bahwa saat ini lebih dari cukup. Kami sudah siapkan stok itu sekitar 20 persen sampai 30 persen dari normal untuk bulan Ramadan," tutur dia.

Baca juga: Bulog Berencana akan Jual Beras dalam Sachet

Sementara itu, dengan adanya penugasan impor 500.000 ton oleh Kemendag, maka Perum Bulog pada tahun ini telah mengantongi izin mengimpor satu juta ton beras sebab sebelumnya Kemendag juga telah memberikan penugasan impor dengan jumlah yang sama.

Penguatan stok dan stabilisasi harga menjadi dua alasan utama atas keputusan impor beras tersebut.

Kemendag beralasan, izin impor beras dikeluarkan karena harga beras tak kunjung turun meskipun panen raya sudah berakhir. Untuk merealisasikan impor beras tersebut, Bulog diberi jangka waktu sampai Juli 2018.

Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan belum menjajaki impor beras tersebut lantaran belum mengantongi surat penugasan impor dari Kemdag.

"Kami harus pelajari seandainya benar ada izin. Karena meskipun ada izin, tapi tidak harus langsung impor. Perlu ada hitungan produksi seperti apa kebutuhannya," ujar Budi.

Walau kuota izin impor beras mencapai 500.000 ton, tetapi menurut lelaki yang kerap disebut Buwas ini, tidak harus semuanya direalisasikan. Ia mencontohkan, kalau misal kebutuhan 100.000 ton, maka sebesar kebutuhan itulah yang akan diimpor Bulog.

Buwas juga mengaku tetap mempertimbangkan klaim dari Mentan Amran Sulaiman jika produksi beras dalam negeri masih surplus. Dia berharap bisa duduk bersama dengan Kementan untuk menghitung angka pasti produksi, sehingga wilayah yang mengalami surplus bisa dipetakan.