Presiden Minta Menkeu Teliti Belanja Barang yang Tidak Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan dirinya diminta oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk terus meneliti anggaran belanja negara yang dinilai tidak efisien. Kategori belanja negara yang diminta untuk diteliti utamanya pada poin belanja barang.

"Kami terus mencari cara untuk mendorong efisiensi belanja negara, terutama belanja barang, yang selama ini Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terus menekankan untuk kami melakukan penelitian lebih dalam terhadap belanja-belanja yang dianggap tidak efisien," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

Menurut Sri Mulyani, langkah tersebut ditempuh agar belanja pada kementerian dan lembaga bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Jika hal itu tercapai, maka APBN secara keseluruhan akan semakin berkualitas dan tujuan masing-masing dari anggaran yang telah dialokasikan dapat terwujud.

Sampai dengan akhir April 2018, realisasi belanja negara mencapai Rp 582,94 triliun. Sementara realisasi pendapatan negara untuk kurun waktu yang sama sebesar Rp 527,82 triliun atau sudah terpenuhi 27,86 persen dari target APBN 2018.

Baca juga: Menkeu Pantau Neraca Keuangan BUMN Karya

Sementara realisasi defisit APBN per akhir April sebesar Rp 55,12 triliun atau 0,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit anggaran untuk periode ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 0,53 persen dari PDB.

"Pemerintah terus berkomitmen dalam jangka menengah menjaga defisit APBN yang semakin kecil dengan meningkatkan sisi penerimaan negara dan menjaga efektivitas serta produktivitas belanja," tutur Sri Mulyani.