Pemerintah Ingin Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bebani APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, progres proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya masih ada di tangan Kementerian Perhubungan.

Hal itu guna mengkaji sumber dana yang akan digunakan untuk proyek tersebut.

Pasalnya, pemerintah menginginkan sumber dana yang digunakan untuk proyek ini tidak membebani utang negara.

"Kami sedang kembangkan kemungkinan-kemungkinan meringankan utang kita," ungkapnya di Gedung DPR RI, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: Menhub: Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Finalnya Maret 2018

Sekadar tahu saja, direncanakan sumber dana untuk proyek ini berasal dari pinjaman lunak soft loan Jepang kepada Pemerintah Indonesia. Tenor pinjaman yang ditawarkan selama 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun dan bunga 0,5 persen.

Dalam proposal yang ditawarkan, Jepang setidaknya menawarkan proyek kereta semi cepat Jakarta- Surabaya akan dibangun dengan investasi Rp 60 triliun. Untuk itu, Luhut bilang, alangkah lebih baik jika pinjaman tersebut akan dibayar melalui proyek bukan pemerintah.

"Jadi skema pembayaranya tidak G to G (goverment to goverment) tapi langsung ke proyek saja," ucap dia.

Apalagi, skema tersebut telah diterapkan terlebih dahulu dalam proyek LRT Jabodebek. Yangmana, dana pinjaman dari China hanya 20 persen yang digunakan dari APBN.

Dengan begitu, diyakini hal itu tidak berpengaruh kepada rasio utang terhadap PDB. "Kita tetap ingin debt to GDP kita di bawah 30 persen," katanya.

Kendati begitu, dirinya masih terus menunggu kajian dari Kemhub.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya berharap dengan persetujuan proyek tersebut, maka pada awal tahun depan pembangunan proyek tersebut sudah bisa mulai direalisasikan.

Dengan rute sepanjang 748 kilometer, nantinya Jakarta-Surabaya akan ditempuh dengan waktu 5,5 jam saja. (Sinar Putri S.Utami)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah ingin kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya tidak bebani APBN