Nasib Indonesia dalam Perang Dagang Akan Dibahas di Sidang Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak perang dagang terhadap Indonesia jadi satu dari sejumlah bahasan yang akan dibawa dalam sidang kabinet di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Sebelum menghadiri sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo besok, para menteri terkait sudah mengadakan rapat koordinasi sebagai pendahuluan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (8/7/2018).

"Kami sidang kabinet dulu besok, belum bisa menjelaskan sekarang. Tapi, kami sudah membahas kepentingan beberapa kementerian yang langsung terkait (dengan perang dagang)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Minggu malam.

Adapun menteri yang hadir dalam rapat koordinasi sejak sore tadi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Baca juga: Trump Mulai Beri Peringatan untuk Perang Dagang dengan Indonesia

Selain itu, juga ada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo, dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian karena Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto berhalangan hadir.

"Kami sudah bahas hal-hal yang perlu yang akan kami usulkan. Termasuk bahas antisipasinya, tapi substansinya seperti apa belum bisa dijelaskan sekarang," ujar Darmin.

Mengenai perang dagang, Indonesia sudah diperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena jumlah ekspor Indonesia ke AS lebih besar ketimbang ekspor AS ke Indonesia.

Peringatan dari Trump disampaikan sebelumnya oleh Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang sempat berkunjung ke AS, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Senin Depan Jokowi Pimpin Rapat Bahas Ancaman Perang Dagang AS

Selain itu, AS juga sedang meninjau ulang Indonesia sebagai penerima manfaat dari kebijakan Generalized System of Preference (GSP).

Melalui GSP, AS memotong bea masuk impor terhadap sejumlah produk ekspor asal Indonesia yang menjadi keuntungan tersendiri bagi neraca perdagangan Tanah Air.