Survei BI: Konsumen Khawatirkan Kenaikan Harga BBM Non-subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) merilis hasil Survei Konsumen per Juli 2018. Berdasarkan hasil survei tersebut, muncul indikasi terdapat peningkatan tekanan kenaikan harga pada 3 bulan yang akan datang, yakni Oktober 2018.

Hal ini disebabkan kekhawatiran responden terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi, yang tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan yang akan datang sebesar 172,7 meningkat dari 171,0 bulan sebelumnya.

"Secara spasial, peningkatan IEH 3 bulan mendatang terjadi di 10 kota, tertinggi di Surabaya," sebut BI melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/8/2018).

Konsumen pun juga memperkirakan tekanan kenaika harga pada 6 bulan mendatang, yakni Januari 2019. Hal ini disebabkan peningkatan permintaan pada periode tahun baru, terindikasi dari IEH 6 bulan mendatang sebesar 178,3 lebih tinggi dari 173,2 bulan sebelumnya.

Data survei BI menunjukkan, tekanan kenaikan tertinggi terjadi di Surabaya, yakni sebesar 20,6 poin.

Adapun terkait dengan pendapatan konsumen, rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) menurun dari 67,1 persen menjadi 66,7 persen.

Rasio pembayaran cicilan (debt to income ratio) pun juga turun dari 13,5 persen menjadi 13,4 persen.

Hal ini, sebut BI, sejalan dengan penurunan persepsi terhadap penghasilan pada Juli 2018 dan telah berlalunya periode Idul Fitri.

"Sementara rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) pada Juli 2018 sedikit meningkat dari 19,4 persen menjadi 19,9 peren," sebut BI.

BI pun menjelaskan, simpanan bank masih menjadi sarana favorit konsumen untuk menyimpan sisa pendapatannya.

Sebanyak 46 persen responden akan menempatkan kelebihan pendapatannya dalam kurun waktu 12 bulan mendatang atau sampai dengan Juli 2019, dalam bentuk tabungan atau deposito.

"Preferensi penempatan kelebihan dana responden rumah tangga selanjutnya adalah dalam bentuk emas atau perhiasan sebesar 22,6 persen, dan properti sebesar 18 persen," tulis BI.