Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mata Uang Negara-negara Berkembang Berguguran

Kompas.com - 04/09/2018, 15:58 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Sumber Reuters

NEW YORK, KOMPAS.com - Mata uang negara-negara berkembang melanjutkan pelemahan pada Selasa (4/9/2018). Tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang disebabkan meningkatnya ketegangan perdagangan dan masih perkasanya dollar AS.

Sementara itu, para investor memandang Argentina yang kini tengah dikabuti krisis keuangan hanya melakukan sedikit upaya untuk membenahi masalah yang dihadapinya.

Diwartakan Reuters, indeks nilai tukar mata uang negara-negara berkembang (MSCI) terpeleset 0,3 persen. Mata uang rupee India dan rupiah Indonesia pun tak terelakkan menyentuh level terendahnya.

Beberapa mata uang negara berkembang lainnya, seperti lira Turki, rand Afrika Selatan, rubel Rusia, dan peso Meksiko juga melemah terhadap dollar AS.

"Nilai tukar mata uang negara-negara berkembang akan menderita meski hampir telah melakukan apapun, masalahnya adalah seberapa besar (pelemahannya)," kata Michael Every dari Rabobank.

Every menyebut, sepanjang bank sentral AS Federal Reserve terus menaikkan suku bunga, pajak korporasi pun relatif rendah, hingga ancaman perang dagang terus di depan mata, maka dollar AS akan terus menguat terhadap mata uang negara-negara berkembang.

Nilai tukar rupiah melemah sejak beberapa waktu terakhir, disebabkan krisis finansial yang terjadi di Turki dan Argentina, hingga ancaman perang dagang AS-China yang menyebabkan investor ramai-ramai melakukan aksi jual. Dari dalam negeri, rupiah melemah sebagai imbas defisit transaksi berjalan.

Berdasarkan data pasar spot Bloomberg hingga sore ini, rupiah berada pada level Rp 14.935 per dollar AS. Angka ini melemah 120 poin atau 0,81 persen dibandingkan posisi pada pembukaan perdagangan, yakni Rp 14.822 per dollar AS.

Pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya, rupiah ditutup pada level Rp 14.815 per dollar AS. Sepanjang hari ini, rupiah bergerak pada kisaran Rp 14.780 hingga Rp 14.845 per dollar AS.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com