Kenaikan Harga Properti di Kepri Tertinggi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam House Price Index (HPI) atau Indeks Harga Properti mencatatkan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi provinsi dengan pertumbuhan harga properti tertinggi di Indonesia per Juni 2018.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, indeks harga properti di Kepri mencapai 215,43 atau naik 20,09 persen dibandingkan tahun 2017. Kenaikan tersebut karena berkembangnya industri properti di Batam.

"HPI di Kepulauan Riau rata-rata pertumbuhannya sebesar 20,09 persen yang didorong perkembangan properti di Batam yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga rumah di daerah Batam sendiri. Tak heran Batam jadi wilayah yang mencatatkan HPI sebesar 223,76 tertinggi kedua setelah kabupaten Jember di Jawa Timur yang mencapai 229,4," ujar Maryono di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Maryono memaparkan 10 besar provinsi dengan HPI tertinggi per Juni 2018 adalah sebagai berikut.

1. Kepulauan Riau 215.43 (20,08 persen )
2. DKI Jakarta 189.2 (17,55 persen)
3. Jawa Timur 173.34 (13,96 persen)
4. Banten 156.82 (11,18 persen)
5. Sumatera Selatan 154.54 (9.71 persen)
6. Jawa Barat 154.48 (10,61 persen)
7. DI Yogyakarta 151.15 (13,7 persen)
8. Nusa Tenggara Timur 150.19 (9,3 persen)
9. Jawa Tengah 149.59 (9 persen)
10. Papua 144.08 (5,6 persen).

Dari kesepuluh wilayah di atas, rerata HPI nasional yakni 155.26 (7,23 persen). Sementara itu, ada empat provinsi yang berada di atas HPI nasional berturut-turut yakni tercatat di Provinsi Kepulauan Riau dengan angka 215,43, DKI Jakarta yang mengekor dengan 189,2. Tak ketinggalan, Jawa Timur dengan indeks 173,34 dan Provinsi Banten 156,8.

Ke depan, Maryono memproyeksikan HPI akan meningkat meski pertumbuhan harga rumah cenderung melambat karena faktor permintaan dan penawaran, tingkat suku bunga kredit dan ketersediaan properti.

Namun demikian, Maryono menilai permintaan rumah masih cukup tinggi di provinsi yang padat penduduk seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena backlog berdasarkan data per Juni 2016 di dua provinsi di Jawa tersebut masih tinggi, masing-masing 860.385 unit dan 1.013.624 unit.