Pemerintah Pastikan Beri Sinyal untuk Kembalikan "Confidence" Investor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi perekonomian dalam negeri yang tengah menghadapi tekanan dipastikan terus dipantau oleh pemerintah secara serius. Dari pantauan tersebut, pemerintah juga memastikan bahwa akan memberi sinyal berupa langkah dan kebijakan dalam rangka mengembalikan faktor confidence alias keyakinan dari para investor yang mulai ragu untuk masuk ke Indonesia.

"Sinyal itu penting supaya investor yakin ini pemerintah on top of the situation," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara usai rapat di DPR RI, Selasa (18/9/2018).

Neraca perdagangan bulan Agustus 2018 memperlihatkan terjadi defisit 1,02 miliar dollar AS. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang dilihat dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini menunjukkan pelemahan kembali dan menempatkan rupiah pada level Rp 14.908 per dollar AS.

Suahasil menjelaskan, sinyal yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah yang mencerminkan mereka tanggap terhadap apa yang terjadi saat ini. Kebijakan yang telah diluncurkan untuk memperbaiki perekonomian, khususnya neraca perdagangan, adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor, program B20, hingga menunda proyek infrastruktur.

Tarif PPh Impor ditetapkan guna mengendalikan impor barang konsumsi. Ada 1.147 komoditas yang dikenakan tarif PPh Impor bervariasi, dengan kenaikan hingga 7,5 sampai 10 persen.

Program B20 atau penggunaan bahan bakar nabati jenis biodiesel 20 persen bertujuan guna mengurangi impor solar yang cukup tinggi selama ini. Adapun penundaan proyek infrastruktur menyasar pada proyek yang belum sampai tahap financial closing dan punya kandungan impor tinggi.

Meski memastikan akan memberi sinyal, Suahasil menuturkan bukan berarti masalah sudah selesai. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kinerja ekonomi tetap baik sampai akhir tahun nanti.

"Tetap kami perhatikan sampai akhir tahun dan (kendala) tidak boleh dibiarkan. Kami berharap defisit transaksi berjalan pada akhir tahun bisa ditekan di bawah 3 persen, atau bisa 2,5 persen, kalau bisa di antara 2-2,5 persen," tutur Suahasil.