Pemerintah Terus Dorong Pemakaian Energi baru dan Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk menggantikan energi fosil secara bertahap. Berbagai regulasi terus dibangun disertai pengaturan tarif untuk bisa memenuhi kebutuhan energi secara maksimal hingga beberapa dekade mendatang.

Demikian hal itu dikemukakan Nisriyanto, mewakili Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priandaru, pada seminar "Energi Baru dan Terbarukan, Strategi dan Teknologi" yang digelar dalam peringatan Hari Listrik Nasional ke-73 di Balai Sidang Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (19/9/2018).

Sayangnya, lanjut Nisriyanto, masih banyak kampanye negatif berkait isu lingkungan yang menjadi tantangan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan di Indonesia.

"Selama pengembang pembangkit listrik EBT ini taat azas menjalankan seluruh regulasi dan proaktif membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, pemerintah tetap akan mendorong penyediaan EBT ini," kata Nisriyanto. 

Nisriyanto melanjutkan, meskipun pembangkit listrik EBT ramah lingkungan dan berperan penting dalam menyerap emisi karbon, kampanye negatif tetap bermunculan. Padahal, pembangkit listrik tenaga air justru akan merawat kelestarian hutan agar sumber air yang menjadi bahan baku EBT tetap lestari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penggunaan EBT menjadi prioritas, sementara energi berbasis fosil seperti solar dan batubara diminimalkan. Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik ditargetkan naik mencapai 23 persen pada 2025.

Praktisi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) Anton Sugiono, menambahkan bahwa beberapa energi primer yang diharapkan meningkat kontribusinya adalah panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air, termasuk yang kini dikembangkan di pembangkit listrik tenaga air  (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 4x127,5 MW.

"PLTA Batang Toru akan memanfaatkan kolam penampung yang tidak luas sehingga tidak akan mengubah bentang alam dan berdampak minimal pada ekosistem di sekitarnya," ujar Anton.

Dalam pengembangan PLTA ini, lanjut, proyek tersebut dibangun di lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan bekas tanah pertanian warga, seperti kebun karet tua.
NSHE pun kemudian proaktif membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti para pakar Universitas Sumatera Utara dan Institut Pertanian Bogor dan pihak lainnya.

Ditargetkan beroperasi pada 2022, PLTA Batangtoru didesain dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 hektar dan lahan tambahan di lereng yang curam seluas 66 hektar sebagai kolam harian penampung air. Air kolam harian tersebut akan dicurahkan melalui terowongan bawah tanah menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga listrik sebesar 510 MW.

Tersedianya sumber energi baru itu akan membantu kemandirian energi di Sumut. Saat ini PLN menyewa kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) dari Turki yang menyalurkan listrik 240 MW yang membuat pasokan istrik di Sumut saat ini surplus sekitar 160 MW.

Pemerintah sendiri menargetkan suplai listrik sebesar 100.000 MW pada 2025, dengan 23.000 MW di antaranya berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT. Hal inilah yang membuat pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 MW listrik berbasis EBT setiap tahun.