Menhub Ancam Cabut Subsidi Tol Laut, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal mencabut subsidi tol laut dan diserahkan ke swasta jika kapal tidak berhasil mengisi angkutan balik dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat sebesar 30 persen.

Adapun ancaman tersebut ditujukan kepada Pelni yang banyak beroperasi di sepanjang tol laut.

"Nanti pokoknya itu dikasih target ke Pelni musti 30 persen, kalau enggak akan saya kasih ke swasta," ucap Budi Karya di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Budi Karya mengatakan, kemungkinan pencabutan subsidi kepada operator tersebut sangat besar jika nantinya tak mampu memenuhi target yang dicanangkan.

Baca juga: Tol Laut Jadi Jurus Jokowi Turunkan Disparitas Harga di Indonesia Timur

Pasalnya, saat ini tingkat keterisian muatan balik tol laut dikatakan Budi Karya hanya 10 hingga 20 persen. Sebagai cara untuk meningkatkan muatan balik tersebut, Budi Karya berencana untuk kembali menggiatkan program Rumah Kita.

Dengan begitu, lanjut dia, maka akan lebih banyak komoditas di Indonesia Timur yang bisa didistribusikan ke Indonesia Barat.

"Sekarang kami coba kerja sama dengan BUMN dan swasta. Sekarang pun yang aktif itu adalah Semen Indonesia," imbuh Budi Karya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Budi Karya juga berencana bakal menerapkan sistem teknologi informasi guna mengawasi operasional tol laut.

Hal itu dikemukannya lantaran kontrol akibat jauhnya jarak tol laut menjadi kendala dalam pengawasannya.

"Oleh karena itu, kami akan melibatkan pihak-pihak tertentu dan menggunakan IT untuk memonitor berapa volumenya, siapa yang beli, dan sebagainya. Kita enggak mau itu dinikmati oleh spekulan," ucap Budi Karya.