DPR Tegaskan Tugas BPS Kumpulkan Data, Bukan Putuskan Impor

KOMPAS.com - Kalangan Anggota Dewan menyindir langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang ikut mendukung langkah pemerintah impor beras 2 juta ton. Padahal data BPS menunjukkan adanya surplus produksi beras 2,8 juta ton.

Anggota DPR pun menilai BPS dinilai terlalu jauh dan melenceng dari tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

“Bukan bagian dia itu (memberikan dukungan atas kebijakan impor beras),” demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Jakarta, dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (27/10/2018).

Politisi Partai Gerindra ini menekankan tugas BPS paling utama adalah mensinergikan data produksi yang dimilikinya kepada kementerian dan lembaga terkait.

Ini artinya, BPS harus memastikan bahwa data produksi yang diperolehnya betul-betul diolah dengan menggunakan metode yang tepat.

“Data itu pula menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan sebuah kebijakan,” terangnya.

Sayangnya, Heri menilai BPS telah bertindak terlalu jauh dengan membuat interpretasi pembenaran terhadap kebijakan impor beras pemerintah dengan dalih data yang diolahnya sendiri.

“Ini yang repot kalau jalan sendiri-sendiri,” akunya.

BACA JUGA: BPS Anjurkan Impor Beras, Pengamat Heran

Lebih lanjut Heri mengatakan, hal ini akan sangat fatal jika BPS ikut memberikan penekanan terhadap sebuah kebijakan. Apalagi jika sampai kebijakan tersebut keliru.

“Saya khawatir penekanan oleh BPS ini kemudian disikapi dalam kebijakan impor pangan lainnya, seperti impor gula yang sebelumnya ramai karena diprotes oleh petani gula. Biar nggak digoreng-goreng,” katanya.

Oleh sebab itu, Heri meminta BPS lebih fokus dalam mempertanggungjawabkan data yang dimilikinya. Tujuannya supaya data tersebut bisa dikoordinasikan dengan lembaga lain sebagai dasar memutuskan kebijakan.

Terlebih data BPS ini juga menimbulkan pertanyaan besar lantaran produksi surplus, tetapi malah menunjukkan adanya indikasi kesalahan kebijakan dalam impor beras yang dilakukan pemerintah.

“Sebab surplus ini sejatinya menunjukkan bahwa produksi petani mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak impor. Kalau sinkron (produksi beras surplus) berarti ada data keliru kok ada impor,” tutur dia.

Makanya, sambung Heri, ketimbang memicu polemik baru lagi di publik, BPS harus bersinergi dengan Kementerian Perdagangan, Kementan, Bulog dan instansi pemerintah lainnya. Sebab data BPS akan jadi pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan seperti  impor pangan.