DPR Tegaskan Tugas BPS Kumpulkan Data, Bukan Putuskan Impor

“Saya khawatir penekanan oleh BPS ini kemudian disikapi dalam kebijakan impor pangan lainnya, seperti impor gula yang sebelumnya ramai karena diprotes oleh petani gula. Biar nggak digoreng-goreng,” katanya.

Oleh sebab itu, Heri meminta BPS lebih fokus dalam mempertanggungjawabkan data yang dimilikinya. Tujuannya supaya data tersebut bisa dikoordinasikan dengan lembaga lain sebagai dasar memutuskan kebijakan.

Terlebih data BPS ini juga menimbulkan pertanyaan besar lantaran produksi surplus, tetapi malah menunjukkan adanya indikasi kesalahan kebijakan dalam impor beras yang dilakukan pemerintah.

“Sebab surplus ini sejatinya menunjukkan bahwa produksi petani mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak impor. Kalau sinkron (produksi beras surplus) berarti ada data keliru kok ada impor,” tutur dia.

Makanya, sambung Heri, ketimbang memicu polemik baru lagi di publik, BPS harus bersinergi dengan Kementerian Perdagangan, Kementan, Bulog dan instansi pemerintah lainnya. Sebab data BPS akan jadi pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan seperti  impor pangan.

Menurut dia, justru langkah BPS mengumbar data ke publik dan memberikan penekanan pada kebijakan hanya berpotensi memicu polemik baru di ruang publik.

“Bagi saya itu informasi (produksi beras surplus) positif. Kami bersyukur untuk itu. Cuma akan lebih baik kalau BPS sinergikan dengan kementarian dan lembaga lainnya,” imbuhnya.

BACA JUGA: Jangan Sampai Data Baru BPS Jadi Alasan Impor Pangan 2019

Karena itu, Heri berharap hal seperti itu agar bisa saling koreksi, sehingga akhirnya pemerintah nyaman dalam memutuskan kebijakan.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Menurut ia, harusnya BPS hanya berbicara dalam tataran pengumpulan data.