Produsen Bolt Terjerat Utang Rp 5,65 Triliun, Begini Muasalnya

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Internux, produsen modem Bolt kini tengah menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan nilai tagihan mencapai Rp 5,65 triliun.

Perinciannya, ada 3 kreditor separatis (dengan jaminan) dengan nilai tagihan Rp 274,55 miliar, dan 282 kreditor konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp 5,37 triliun.

Presiden Direktur Internux Dicky Moechtar dalam rapat kreditor di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018) bercerita alasan anak usaha PT First Media Tbk (KBLV) ini menanggung utang triliunan rupiah.

"Kami dapat alokasi frekuensi pita lebar pada 2009, tapi baru beroperasi secara komersial pada 2013," kata Dicky.

Baca juga: First Media, BOLT dan HOOQ Umumkan Kerja Sama Konten Hiburan

Selama waktu kurang lebih empat tahun itu, tanpa adanya pemasukan, Internux kerap menemui hambatan yang justru terus menggerus keuangan perusahaan.

Pertama, ketika menang tender pada 2009, frekuensi yang didapat Internux ternyata tak steril. Masih banyak instansi pemerintah yang menggunakan frekuensi tersebut.

Dicky bilang perlu waktu dua tahun menyingkirkan instansi pemerintah pengguna frekuensi Internux.

"Kemudian ketika tender teknologi yang digunakan itu Wimax, dan perangkat teknologi ini tak tersedia di pasar. Tapi kita tetap menggelar jaringan dengan teknologi seadanya meski belum komersial," sebut Dicky.

Baru pada 2012, Internux mengajukan izin untuk menggunakan teknologi netral, 4G LTE. Dikabulkan. Namun, imbasnya Internux harus berinvestasi ulang. Terlebih teknologi 4G LTE belum ada di pasar domestik, sehingga Internux harus mendapatkan perangkat dari luar Indonesia.

Sialnya batas waktu soal adanya ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebanyak 50 persen perangkat telekomunikasi pita lebar nirkabel harus terpenuhi pada 2015.

Internux kembali butuh waktu menggandeng pabrikan domestik. "Makanya pada akhir 2013 kami ini pionir 4G LTE, karena sudah disiapkan semua," lanjut Dicky.

Sayangnya, masalah tidak berhenti di sana. Dicky bilang ketika mulai beroperasi komersial hanya Internux yang menyelenggarakan penggelaran jaringan (roll out) beberapa operator pemenang tender frekuensi lain tak melakukannya.

Akibatnya, jaringan Internux tak terkoneksi di luar wilayah yang dizinkannya. Pelanggan Bolt tak bisa menggunakan layanan di luar Zona 4 yang digarap Internux, yaitu Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi, dan Banten.

"Kemudian pada 2014, setahun beroperasi pemerintah memberikan alokasi ke satu operator. Dan kebetulan operator ini punya cakupan layanan nasional. Ini satu pukulan bisnis paling telak bagi kami," sambung Dicky.

Alhasil, alih-alih terus dipasok untung, penjualan Internux melorot. Padahal, kata Dicky, para pemegang saham Internux telah menggelontorkan investasi mencapai Rp 8 triliun. (Anggar Septiadi)

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id denga judul Asal muasal produsen Bolt terjerat utang triliunan rupiah

Update:

Baca juga: Menkominfo Tegaskan Bakal Cabut Izin Bolt dan First Media 17 November

Baca juga: Izin Frekuensi 4G Bolt Terancam Dicabut, Ini Alasannya