Lampaui Target, ESDM Proyeksikan PNBP Minerba Tahun Ini Capai Rp 43 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Subsektor mineral dan batubara (minerba) yang dikelola Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak hingga pertengahan November 2018 sebesar Rp 41 triliun. Jumlahnya telah melampaui target PNBP yang ditentukan sebesar Rp 32,1 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono memerkirakan PNBP dari minerba hingga akhir tahun bisa mencapai Rp 43 triliun.

"Kira-kira sampai akhir tahun, dari minerba diproyeksikan PNBP kurang lebih sebesar Rp 43 triliun, dari target Rp 32,1 triliun," ujar Bambang sebagaimana dikutip dari siaran pers, Senin (19/11/2018).

Untuk tahun depan, proyeksi target PNBP masih sebesar Rp 32,1 triliun. Bambang menambahkan, komposisi penerimaan minerba 2018 berasal dari royalti, penjualan hasil tambang serta iuran tetap. Besarannya untuk royalti mencapai sekitar Rp 24,5 triliun, penjualan hasil tambang sekitar Rp 16 triliun serta iuran tetap sekitar Rp 0,5 triliun. Adapun pendapatan terbesar minerba berasal dari batu bara.

Baca juga: Revisi UU PNBP, Masyarakat Kurang Mampu Bisa Diberi Tarif 0 Persen

"Batu bara selain royalti ada pendapatan hasil tambang besarnya 13,5 persen dari komposisi penerimaan minerba," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyebut salah faktor yang dapat meningkatkan penerimaan negara tersebut adalah harga komoditi yang fluktuatif dan musimnya sedang bagus. Kemudian, produksi minerba juga semakin bagus dan tercapai target pendapatannya.

"Juga peran aktif perusahaan-perusahaan dalam melakukan kegiatan makin baik, dengan standar SOP akan lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang positif, kegiatannya lancar berarti produksi tercapai, harga bagus berarti kan tinggal mengalikan saja kan proyeksinya bagaimana," kata Bambang.

Dalam beberapa tahun terakhir, komposisi PNBP minerba terus menunjukan peningkatan. Pada 2015, PNBP Minerba sebesar Rp 29,6 triliun, tahun berikutnya sebesar Rp 27,2 triliun, dan pada 2017 mencapai Rp 40,6 triliun.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM terus berusaha sekuat tenaga mengawal kegiatan usaha pertambangan minerba di Indonesia agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan energi berkeadilan," kata Bambang.