BPJS Kesehatan: Peserta JKN-KIS yang Pindah Kelas Perawatan Harus Bayar Selisih Biaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tidak bisa lagi sembarangan naik kelas perawatan. Misalnya, peserta tersebut membayar iuran bulanan untuk kelas III. Ia tak lagi bisa dirawat di kelas I maupun VIP.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur aturan main soal urun biaya dan selisih biaya untuk JKN-KIS.

"Kalau rawat inap, jika peserta minta naik kelas perawatan hanya boleh satu tingkat. Di aturan sebelumnya bisa naik dua tingkat seperti kelas 3 ke kelas 1," ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Permenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Namun, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

Baca juga: Jangan Khawatir, Aturan Urun Biaya JKN-KIS Belum Berlaku Sekarang

Untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2 serta dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG's antarkelas.

Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75 persen dari tarif INA CBG's kelas 1. Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

Budi mengatakan, selama ini tak sedikit peserta BPJS Kesehatan yang mendaftarkan dirinya di kelas yang tak seusai dengan profil finansialnya. Misal peserta tersebut mampu dari segi keuangan untuk menajdi peserta kelas I, namun membayar iuran untuk kelas III.

Saat aturan mengenai selisih biaya belum diberlakukan. mereka bisa dengan bebas menempati kelas yang tak sesuai haknya tanpa biaya tambahan. Hal ini yang menjadi potensi adanya ketidaksesuaian pemebrian layanan sehingga biaya yang diklaim rumah sakit lebih besar.

"Kita coba menata ini. Kita harap yang mmau finansialnuya dia ambil bukan kelas 3 atau 2 kalau mau dirawatnya di runag VIP," kata Budi,

"Soalnya drai kejadian di rumah sakit sangat banyak ditemukan orang yang punya kemampuan finansial, tapi ambilnya iuran kelas 3," lanjut dia.

Beda kasus jika ternyata masalahnya ada pada fasilita kesehatan yang tidak bisa menyediakan kelas perawatan sesuai hak peserta. Misalnya, di faskes tersebut ruang perawatan untuk kelas 3 penuh, maka harus dialihkan ke ruangan kelas lain. Maka, harus ada keterangan bahwa naik kelas tersebut bukan atas permintaan peserta, melainkan karena kondisi yang ada. Peserta juga berhak tidak menandatangani surat naik kelas tersebut.

"Tentu BPJS akan mencermati ini. Kita inventarisir, celah apa saja yang memungkinkan penyalahgunaan pelayanan BPJS," kata Budi.

Budi mengatakan, BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) sepakat jika naik kelas bukan karena permintaan peserta, maka tidak boleh ditarik selisih biaya. BPJS juga akan mempertimbangkan pembayaran klaim rumah sakit jika penempatan kelas perawatan tidak sesuai hak peserta. Termausk yang naik kelas lebih dari satu tingkat karena dianggap menyalahi peraturan.