Soal Pemain Baru di Bisnis Avtur, Ini Komentar Dirut Pertamina

PALEMBANG, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada pesaing di bisnis penjualan bahan pesawat terbang (avtur).

Dia mengatakan, aturan dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sangat jelas dalam mengatur hal tersebut yang memberikan keleluasaan bagi pihak mana pun untuk berbisnis avtur asalkan memiliki izin dan memenuhi berbagai persyarakatan.

"Bagi kami Pertamina, tidak masalah. Justru ini menjadi tantangan untuk menunjukkan kesiapan kami. Tidak apa-apa karena dunia ini berubah," kata Nicke seusai mendampingi Menteri BUMN Rini Soemarno memantau digitalisasi SPBU di salah satu SPBU kawasan Lapangan Golf Palembang, Minggu (17/2/2019).

Terkait tuduhan monopoli ini, Nicke menjawab memang benar bahwa hingga kini hanya Pertamina yang berbisnis penjualan avtur di dalam negeri. Namun, mengapa hanya Pertamina, menurut dia perlu diteliti secara mendalam mengingat regulasi dari Kementerian ESDM justru sangat terbuka untuk pihak mana pun.

Baca juga: Hari Ini, Pertamina Turunkan Harga Avtur

Sejauh ini, Pertamina menjalankan bisnis ini sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan termasuk adanya persyaratan harus membangun Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) sendiri di bandara udara.

Untuk menjalankan bisnis ini, Pertamina membangun DPPU di seluruh bandara di Indonesia dengan total berjumlah 67 outlet.

Proses yang dilakukan pun cukup panjang, yakni dimulai dengan membawa minyak dari kilang ke storage (gudang) kemudian ke DPPU di setiap bandara.

Di bandara, Pertamina juga membangun instalasi sendiri sehingga pengisian avtur ke pesawat terpenuhi standar keselamatan (safety).

"Dan saat ini, hanya Pertamina yang siap karena kita yang membangun," kata dia.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa DPPU dan instalasi penyaluran avtur di kawasan bandara itu menjadi aset Pertamina sehingga jika ada pihak lain yang ingin bersaing di bisnis ini maka harus membuat jaringan sendiri.

"Ya kira-kira begitu, karena ini aset Pertamina," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya akan memanggil Dirut Pertamina karena mendapati kenyataan terjadi monopoli dalam penjualan avtur di dalam negeri. Dia menduga hal ini menjadi penyebab harga avtur di Tanah Air lebih tinggi jika dibandingkan di negara-negara lain hingga ada selisih sekitar 20 persen.

Sementara itu PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menggandeng BP Indonesia, menyatakan akan merambah bisnis penjualan avtur di tahun 2019 ini.

Baca juga: Luhut: Kita Mau Avtur Tidak Dimonopoli