Suramadu, Era Baru Kebangkitan Masyarakat Madura?

KOMPAS.com - Siang itu, Faizal (27), penjual bebek goreng di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan tampak sibuk melayani para pembeli. Sejak awal pembangunan Jembatan Suramadu enam tahun lalu, Faiza l membuka warung makanan sederhana tempat para pekerja proyek jembatan beristirahat sambil mengisi perut selepas bekerja.

Depot makanan Faizal hanya berjarak sekitar 60 meter dari bibir pintu masuk Jembatan Suramadu sisi Madura. Tepat di bibir masuk Suramadu inilah momen bersejarah peresmian Jembatan Suramadu akan berlangsung, Rabu (10/6) ini sekitar pukul 10.00.

Di satu sisi, peresmian Jembatan Suramadu memberikan kebanggaan tersendiri bagi Faizal dan masyarakat Kabupaten Bangkalan pada umumnya. Namun, di sisi lain keberadaan Suramadu juga menumbuhkan kekhawatiran dalam benak Faizal.

Berdasarkan sosialisasi dari pemerintah desa Sukolilo Barat, di sekitar kaki Suramadu sisi Madura rencananya akan dibangun taman. Pembuatan taman akan menggusur pemukiman da n pekarangan warga sekitar 500 meter di sisi kanan dan kiri jalan akses ke Suramadu.

"Informasi tentang pembuatan taman sudah kami terima beberapa waktu lalu. Rencananya tanah dan pemukiman kami akan di ganti rugi oleh pemerintah," tutur Faizal.

Menanggapi berita itu, Faizal mengaku pasrah. Ia berharap pemerintah memberikan ganti rugi yang layak, setidaknya jangan sampai proyek Suramadu justru menghilangkan kenyamanan hidup mereka selama ini.

Sampai dengan peresmian Jembatan Suramadu berlangsung, Faizal belum juga mendapatkan kejelasan tentang berapa nilai ganti rugi yang dijanjikan pemerintah.

Pengembangan tiga kawasan

Setelah Jembatan Suramadu senilai Rp 4,5 triliun terbangun, pemerintah akan mengembangkan tiga kawasan strategis, yaitu kaki Suramadu s isi Surabaya, kaki Suramadu sisi Madura, dan kawasan Tanjung Bulu Pandan, Bangkalan. Masing-masing kawasan tersebut akan menghabiskan sekitar 600 hektar lahan, sehingga total lahan pengembangan kawasan suramadu ditargetkan mencapai 1.800 hektar.

Tak heran , pemerintah sampai membentuk badan khusus yang akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Negara, yaitu Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Tak tanggung-tanggung, badan ini beranggotakan delapan menteri, kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Gubernur Jawa Timur.