Pemerintah Tidak Perlihatkan Keberpihakan terhadap Budaya

JAKARTA, KOMPAS.com — Para budayawan memandang keliru penilaian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik yang mengatakan kurangnya penghargaan dan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya Indonesia. Justru, pemerintah dinilai budayawan tidak memperlihatkan keberpihakan yang jelas terhadap budaya tradisi.

Pemerintah harus mendorong dan membantu secara konkret dan berkelanjutan bagaimana tumbuh-berkembangnya kantong-kantong kebudayaan di berbagai daerah. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberi ruang hidup kepada seni budaya tradisi.

Demikian benang merah yang dikemukakan budayawan Radhar Panca Dahana (Jakarta), Edy Utama (Padang), dan budayawan Suryadi (Belanda), ketika dihubungi Kompas, Jumat (28/8), menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, seperti dimuat Kompas edisi Jumat (28/8), halaman 12.

Radhar mengatakan, indikator yang menyebabkan Jero Wacik berkesimpulan demikian tidak jelas dan tidak terukur. "Seni budaya tradisi mengalami kemajuan yang sangat baik dan juga diapresiasi oleh publik. Hanya apresiasi oleh pemerintah yang kurang, tidak saja terhadap kesenian itu sendiri tetapi juga terhadap pelaku-pelaku kebudayaan itu sendiri," katanya.

Senada dengan itu, Edy Utama menilai pernyataan Jero Wacik tidak sepenuhnya benar. Begitu banyak kegiatan mandiri masyarakat untuk memelihara dan meneruskan tradisi budaya yang mereka wariskan. Justru perhatian dan apresiasi pemerintah yang kurang. "Misalnya seperti di Pariaman, Sumatera Barat, mereka membuat Alek Nagari, yang bisa berlangsung berhari-hari. Itu semua merupakan ekspresi kecintaan mereka terhadap seni budaya tradisi yang mereka warisi. Banyak suku bangsa lain di Indonesia yang berbuat seperti orang Pariaman," katanya mencontohkan.

Suryadi, budayawan Indonesia yang jadi peneliti dan dosen di Leiden University, mengatakan, pemerintah lupa membina berbagai aspek kebudayaan, termasuk kesenian yang berasal dari kita sendiri. "Unsur pemerintah yang terkait dengan pembinaan kebudayaan nasional tidak memiliki visi yang jelas. Tidak mempunyai cetak biru yang implementasinya terlihat dalam praktik. Saya kira harus ada revolusi dalam kementerian kebudayaan dan pariwisata," ungkapnya.

Beban berat

Perkembangan pesat kesenian di Indonesia tidak dibarengi kebijakan yang berpihak kepada seniman. Seniman dengan kreativitas dan kemandiriannya sulit untuk menampilkan karya-karyanya agar bisa diapresiasi masyarakat. Namun, untuk ke arah itu seniman harus memikul beban berat.

Radhar mencontohkan, jika dulu untuk pementasan teater pakai gedung pertunjukan tak bayar, sekarang jangankan untuk pertunjukan, untuk geladi resik saja juga harus bayar. Baliho pertunjukan juga demikian.

Kesenian, seperti seni tari, sastra, teater, dan seni pertunjukan lainnya, selama ini berkembang tanpa keterlibatan pemerintah. Pemerintah seperti melepaskan tanggung jawab konstitusional. Bahkan, seniman dan karyanya lebih banyak dihargai oleh public disbanding dihargai oleh pemerintah.