Nasionalisasikan Sungai Asahan

Tahun 2010 adalah saat ketika masa depan Proyek Asahan dinegosiasikan kembali oleh Pemerintah Indonesia dengan NAA bersama Pemerintah Jepang. Selain Indonesia punya opsi mengambil alih sepenuhnya, ada juga opsi lain untuk tetap meneruskan kerja sama dengan Jepang, tentu disertai perubahan komposisi kepemilikan saham.

Hanya saja, jika opsi meneruskan kerja sama dengan NAA yang diambil, jelaslah Sungai Asahan ternyata bukan ”milik” bangsa ini lagi. Setelah di hulu aliran Sungai Asahan dikuasai China, di hilir sungai yang bermata air di Danau Toba ini dikuasai Jepang.

PLTA Asahan III

Sebenarnya, aliran Sungai Asahan yang bermuara di Selat Malaka diketahui memiliki potensi hidroelektrik sebesar 1.050 MW. Selain dua PLTA yang telah berdiri, PLTA Asahan I dan PLTA Asahan II, dalam waktu dekat juga direncanakan pembangunan PLTA Asahan III. PLTA Asahan III pun jadi rebutan swasta dan pemerintah, dalam hal ini PLN.

PLN ngotot ingin membangun PLTA Asahan III, sementara swasta juga tak kalah ngotot. Perusahaan swasta bahkan telah mengantongi izin lokasi dari Gubernur Sumut, sesuatu yang tak dimiliki PLN. Tanpa izin lokasi, mustahil PLN bisa membangun PLTA Asahan III. Sebaliknya, PLN punya jurus andalan, yakni perjanjian jual beli listrik. Selama swasta tak bisa mendapatkan perjanjian jual beli listrik dari PLN, mereka juga tak bisa membangunnya.

Belakangan, Gubernur Sumut dan PLN telah sepakat. Intinya, PLN selangkah lagi mendapatkan izin lokasi PLTA Asahan III.

PLN telah mendapatkan pendanaan PLTA Asahan III dari kredit lunak Japan Bank for International Cooperation. Justru sumber dana ini yang pada gilirannya memunculkan pertanyaan besar soal ”kedaulatan” Indonesia di Sungai Asahan.

Sebenarnya, kalau pemerintah mau melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sudah saatnya Sungai Asahan dinasionalisasikan...