Tanpa Pengawasan, Jakarta Bisa "Stroke"

Pendapat berbeda dilontarkan Suryono Herlambang dan Ridwan Kamil. Keduanya meyakini, superblok, yang konsepnya diadopsi dari penataan kota-kota di Amerika Serikat ataupun Eropa, dibangun dekat jalan utama dan menyediakan transportasi publik memadai.

”Kewajiban pengembang adalah menyiapkan fasilitas agar penghuninya bisa mudah mengakses transportasi publik. Di samping itu membangun/memperbaiki secondary road (jalan utama kedua) di sekitar superblok untuk membagi beban jalan utama yang telah ada,” katanya.

Kewajiban itu yang banyak dilanggar oleh pengembang superblok di Jakarta. Tidak ada sanksi tegas dari pemerintah sebagai pemberi izin, pengawas, dan juga sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum.

Suryono menambahkan, longgarnya pengawasan terlihat dari belum tuntasnya satu kawasan superblok dibangun tetapi superblok lain sudah bermunculan. Fasilitas untuk berekreasi penghuni superblok juga dibuat begitu megah, seperti mal besar, yang menarik pengunjung dari tempat lain. Idealnya, fasilitas rekreasi itu hanya untuk melayani penghuni superblok.

”Jika pemerintah tidak tegas dan kuat dalam mengawasi dan menindak pelanggaran, suatu saat Jakarta bisa stroke. Lalu lintasnya lumpuh,” katanya.

Gejala kekacauan kota kini sudah begitu terasa. Suryono menyebut, Jakarta sekarang menjadi kota tanpa bentuk. ”Seperti telur orak-arik,” katanya. (ARN/COK/PUT)