Pengelolaan Blok Migas Menjelang Habis Kontrak

Dengan kekhawatiran semacam itu, keberpihakan pemerintah dalam mendorong perusahaan migas milik negara sendiri terlihat jadi setengah hati. Dari kriteria di atas, terlihat bahwa Pertamina hanya akan dapat hak pengelolaan untuk blok-blok migas dengan skala cadangan kelas menengah. Itu pun dengan syarat: kinerja KKKS sebelumnya di blok tersebut rendah.

Dengan kondisi seperti ini, Pertamina akan makin sulit jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dari sudut pandang keberpihakan dan pemberdayaan perusahaan migas negara dan penguatan elemen ketahanan energi nasional, kriteria di atas tak sejalan.

Kriteria di atas pada dasarnya juga kontraproduktif dengan upaya menarik investasi eksplorasi baru untuk menemukan cadangan-cadangan migas baru dalam skala besar, yang sangat diperlukan bagi keberlanjutan produksi dan pasokan migas nasional ke depan. Jika blok migas dengan cadangan kecil hanya ditawarkan dengan tender terbuka, secara logika akan sulit mendapatkan peminat dan sampai kapan pun cadangan di blok tersebut akan kecil.

Strategis

Mestinya, di blok migas dengan cadangan kecil itulah pemerintah dapat memainkan salah satu strateginya dalam kaitan dengan perpanjangan atau pengakhiran kontrak. Intensifikasi eksplorasi lanjut pada blok migas dengan cadangan kecil dan ekstensifikasi eksplorasi awal pada daerah frontier, seperti halnya di wilayah Indonesia timur ataupun di laut dalam, mestinya menjadi bagian dari posisi tawar dan komitmen yang diminta pemerintah kepada KKKS besar dalam kaitan dengan perpanjangan atau pengakhiran kontrak.

Dengan kata lain, kontrak tak bisa diperpanjang sekadar hanya dengan kriteria kinerja KKKS sebelumnya yang dinilai tinggi. KKKS besar dengan kinerja tinggi justru harus ”dipaksa” agar bersedia melakukan investasi skala besar untuk mampu meningkatkan produksi dan menambah cadangan nasional secara signifikan dan berkelanjutan secara paralel. Sebab, mereka memiliki keunggulan modal, teknologi, dan pengalaman.

Berakhirnya masa kontrak mestinya juga harus bisa dijadikan alat tawar bagi pemerintah untuk memberikan jalan bagi ekspansi Pertamina di luar negeri. Jadi, bisa saja kontrak diperpanjang dan Pertamina tidak mendapatkan hak pengelolaan di dalam negeri. Namun, Pertamina harus mendapatkan ganti—setidaknya participating interest tertentu—di luar negeri, di wilayah yang potensial tetapi dengan risiko rendah di mana KKKS tersebut juga beroperasi, misalnya di Timur Tengah atau Afrika.

Dengan demikian, aset nasional—baik di dalam maupun di luar negeri—dalam wujud produksi dan cadangan secara keseluruhan akan bertambah. Migas adalah sumber energi strategis dan berakhirnya masa kontrak blok migas juga adalah hal strategis. Untuk itu, pemerintah juga harus berpikir dan bertindak strategis: jangan sekadar teknis!

PRI AGUNG RAKHMANTO Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti; Pendiri ReforMiner Institute