JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR mendengar laporan terjadinya banyak penyelewengan solar subsidi nelayan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Hal itu ditengarai menjadi penyebab utama keluarnya rencana pencabutan subsidi solar untuk nelayan langsung dari mulut menteri nyentrik asal Pangandaran itu baru-baru ini.
"Jadi mungkin Bu Susi terbawa emosional saja," ujar Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Menurut Herman, Komisi IV belum menemukan langsung penyelewengan solar subsidi untuk nelayan. Namun, Susi memang kerap menyampaikan adanya penyelewengan solar subsidi ke DPR.
(Baca: Susi Minta Subsidi Solar Nelayan Dicabut karena Tak Tepat Sasaran)
Herman meminta Polisi segera turun tangan untuk menindaklanjuti indikasi penyelewengan solar subsidi nelayan yang kerap disampikan oleh pemerintah.
Dengan demikian, jangan sampai penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran justru ditanggapi reaktif oleh pemerintah dengan memutuskan mencabut subsidi solar untuk nelayan.
"Kalaupun ada indikasi, silahkan sikat saja oleh penegak hukum. Tapi jangan korbankan (subsidi) ini kerena bagian penting program negara kepada rakyat, kepada nelayan," kata Herman.
Menurut dia, pencabutan subsidi solar jelas akan berdampak besar kepada nelayan. Sebab, hampir 60 persen biaya produksi nelayan disumbang oleh biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.
Artinya, bila subsidi solar dicabut, harga BBM yang harus dibayar nelayan bisa lebih mahal. Hal ini dipastikan akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi sehingga keuntungan bisa menurun.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.