Kompas.com - 04/08/2017, 05:49 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Karut marut tata kelola garam nasional sudah terjadi sejak lama. Harga garam di petani anjlok, sementara ada sejumlah perusahaan yang bermain di industri garam justru untung besar.

Perusahaan-perusahaan itu kerap disebut sebagai 7 samurai. Istilah samurai mengacu kepada pengusaha besar yang mampu mengendalikan harga. Di bisnis garam, para samurai ditengarai sebagai perusahaan yang mengatur kuota impor garam nasional.

"Terlalu lama para pemain menikmati impor garam. Mereka beli murah di sana (dari luar negeri), jual mahal di sini (Indonesia)," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa harga garam di tingkat petani hanya Rp 400 per kg. Rendahnya harga garam petani itu disebabkan masuknya garam impor murah saat petani garam sedang panen.

Impor garam sudah dilakukan sejak lama. Hal itu dilakukan lantaran produksi garam nasional hanya 2-2,5 juta ton per tahun. Sementara itu kebutuhan garam nasional baik konsumsi dan industri mencapai 4 juta ton per tahun.

Menengok ke belakang, istilah 7 samurai bukan kali ini saja mencuat. Bahkan pada September 2015 lalu, pemerintah sempat menggelar rapat koordinasi khusus terkait indikasi adanya kartel dibisnis garam nasional yang dilakukan oleh 7 samurai.

Rizal Ramli, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman bahkan pernah menyebut 7 samurai itu sebagai begal garam. Mereka diduga melakukan praktik kartel garam yang membahayakan industri dan petani garam lokal.

Ketujuh samurai itu mengimpor garam industri namun garam tersebut justru merembes ke pasaran sehingga harga garam petani anjlok. Sayangnya, pemerintah enggan menyebut 7 samurai yang dikait-kaitkan sebagai "pemain" utama di bisnis garam itu.

Meski begitu, kemunculan 7 samurai ditengarai akibat mengambangnya regulasi bisnis garam nasional. Saat ini, pelaku usaha garam dan garam konsumsi ada di bawah wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun garam industri untuk industri kimia dasar berada di bawah Kementerian Perindustrian.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.