Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF: Dana Haji untuk Infrastruktur Bukan Skala Prioritas

Kompas.com - 04/08/2017, 08:48 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bukan skala prioritas yang harus dikerjakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurut dia, yang paling penting dikerjakan adalah menjamin pelayanan yang baik kepada jemaah haji dari Indonesia. Mulai dari sisi pemondokan, akomodasi, hingga pelayanan.

"Nah ini tanggung jawab BPKH yang wajib nya belum beres. Mestinya ini dulu yang dibereskan, ini soal mengutamakan mana yang wajib dan sunah," kata Enny, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga baru beberapa hari melantik anggota BPKH, atau tepatnya pada 26 Juli 2017.

Jokowi menugaskan BPKH untuk mengelola dana-dana yang disetorkan oleh calon haji untuk kepentingan ibadah haji. Penggunaan dana tersebut, lanjut dia, harus mengikuti prinsip syariah.

BPKH pun sudah memiliki aturan mekanisme pengunaan termasuk mengelola dan menginvestasikan dana haji. Hanya saja, hal ini menjadi polemik setelah pemerintah mengimbau menginvestasikan dana tersebut untuk infrastruktur.

"Ini menjadi polemik karena ini badan baru. Ketika badan ini masih baru dan baru mulai diperbaiki tata kelola (dana haji) nya sekarang, badan ini masih mempunyai PR banyak," kata Enny.

Malaysia juga memiliki badan serupa, namun sudah ada sejak puluhan tahun. Enny menjelaskan, Malaysia menginvestasikan dana haji ke infrastruktur.

Hanya saja, Malaysia sudah menyelesaikan tugas pokok mereka untuk memberi pelayanan terbaik bagi jemaah haji mereka.

Sedangkan Indonesia baru akan memulai mentransparankan dana pengelolaan haji tersebut oleh BPKH.

"Nah karena itu makanya enggak bisa langsung diperbandingkan apple to apple antara Indonesia dengan Malaysia. Pengelolaan dana haji Malaysia sekarang bisa digunakan atau ditaruh di semua instrumen," kata Enny.

Di sisi lain, Enny tak mempermasalahkan jika dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur. Terlebih jika mekanisme investasinya melalui sukuk.

Dengan demikian, hal itu menjadi tidak beresiko dan sesuai syariah. Namun, pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bukan skala prioritas BPKH.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Whats New
Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Whats New
Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Spend Smart
Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Whats New
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub Minta Maaf

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub Minta Maaf

Whats New
Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat, Sektor Properti Naik Paling Tinggi

Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat, Sektor Properti Naik Paling Tinggi

Earn Smart
6 Tips Terhindar dari Pembobolan Rekening

6 Tips Terhindar dari Pembobolan Rekening

Whats New
Pemerintah Minta Eksplorasi Migas di Aceh Terus Digenjot

Pemerintah Minta Eksplorasi Migas di Aceh Terus Digenjot

Rilis
Hati-hati Penipuan, Pendaftaran Kartu Prakerja Belum Dibuka dan Tak Akan Dipungut Biaya

Hati-hati Penipuan, Pendaftaran Kartu Prakerja Belum Dibuka dan Tak Akan Dipungut Biaya

Whats New
Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Whats New
Pengamat: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Pengamat: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Whats New
Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2023, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2023, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+