INDEF: Dana Haji untuk Infrastruktur Bukan Skala Prioritas

Kompas.com - 04/08/2017, 08:48 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bukan skala prioritas yang harus dikerjakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurut dia, yang paling penting dikerjakan adalah menjamin pelayanan yang baik kepada jemaah haji dari Indonesia. Mulai dari sisi pemondokan, akomodasi, hingga pelayanan.

"Nah ini tanggung jawab BPKH yang wajib nya belum beres. Mestinya ini dulu yang dibereskan, ini soal mengutamakan mana yang wajib dan sunah," kata Enny, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga baru beberapa hari melantik anggota BPKH, atau tepatnya pada 26 Juli 2017.

Jokowi menugaskan BPKH untuk mengelola dana-dana yang disetorkan oleh calon haji untuk kepentingan ibadah haji. Penggunaan dana tersebut, lanjut dia, harus mengikuti prinsip syariah.

BPKH pun sudah memiliki aturan mekanisme pengunaan termasuk mengelola dan menginvestasikan dana haji. Hanya saja, hal ini menjadi polemik setelah pemerintah mengimbau menginvestasikan dana tersebut untuk infrastruktur.

"Ini menjadi polemik karena ini badan baru. Ketika badan ini masih baru dan baru mulai diperbaiki tata kelola (dana haji) nya sekarang, badan ini masih mempunyai PR banyak," kata Enny.

Malaysia juga memiliki badan serupa, namun sudah ada sejak puluhan tahun. Enny menjelaskan, Malaysia menginvestasikan dana haji ke infrastruktur.

Hanya saja, Malaysia sudah menyelesaikan tugas pokok mereka untuk memberi pelayanan terbaik bagi jemaah haji mereka.

Sedangkan Indonesia baru akan memulai mentransparankan dana pengelolaan haji tersebut oleh BPKH.

"Nah karena itu makanya enggak bisa langsung diperbandingkan apple to apple antara Indonesia dengan Malaysia. Pengelolaan dana haji Malaysia sekarang bisa digunakan atau ditaruh di semua instrumen," kata Enny.

Di sisi lain, Enny tak mempermasalahkan jika dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur. Terlebih jika mekanisme investasinya melalui sukuk.

Dengan demikian, hal itu menjadi tidak beresiko dan sesuai syariah. Namun, pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bukan skala prioritas BPKH.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.