Perkara PKPU First Travel Diputuskan Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel akan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017) ini.

Rencananya, sidang putusan perkara PKPU First Travel akan diselenggarakan pukul 14.00 di Ruang Bagir Manan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bungur.

Adapun permohonan PKPU ini diajukan 25 Juli 2017 lalu oleh tiga orang calon jemaah umrah First Travel.

Mereka adalah Hendarsih, Euis Hilda Ria dan Ananda Perdana Saleh. Mereka merupakan calon jemaah umrah yang telah membayar lunas biaya kepada First Travel, namun tak kunjung diberangkatkan umrah.

Mereka menganggap First Travel telah berutang atas biaya-biaya yang telah dibayarkan. Total tagihan ketiga pemohon tersebut mencapai Rp 54,4 juta. Hendarsih telah membayar lunas paket umrah sebesar Rp 16,8 juta pada 20 April 2017.

(Baca: Yakin Menang, First Travel Bakal Gugat Kemenag ke PTUN)

Kemudian Euis Hilda Ria dan Ananda Perdana Saleh telah membayar paket umrah, masing-masing sebesar Rp 18,8 juta. Sebanyak 43 jemaah lain menyusul mengajukan PKPU kepada First Travel.

Total tagihannya mencapai Rp 758 juta. Setelah jemaah dan First Travel menyampaikan barang bukti serta kesimpulan, akhirnya majelis hakim akan memutus perkara ini. Pihak jemaah masih optimis bahwa PKPU akan diterima oleh PN Jakarta Pusat.

"Ini ada tagihan. Pihak termohon enggak bisa menjalankan kewajiban tagihan ini, kan sudah dianggap sebagai utang dan dapat dinilai dengan uang," kata Anggi.

Ketentuan itu, lanjut dia, sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, jemaah mengaku sudah menagih pembayaran utang ini, namun tak pernah direspon oleh First Travel.

"Tapi masih juga tidak diberangkatkan. Dari situ sudah terlihat dia wanprestasi dan dianggap sebagai utang," kata Anggi.

Adapun jemaah memilih jalur PKPU lantaran prosesnya berlangsung cepat, atau sekitar 27 hari.

Hal ini lebih cepat jika dibandingkan dengan perkara perdata biasa atau pidana yang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun.

Jika permohonan PKPU-nya diterima, First Travel hanya diberikan waktu 270 hari untuk menyelesaikan sengketa dengan para jamaah dalam proposal perdamaian. Dengan syarat, mereka harus melunasi tagihan tersebut.

Jika, seluruh persyaratan tersebut tak dapat dipenuhi termohon, maka First Travel bisa pailit.

Sedangkan Deski, Kuasa Hukum First Travel masih bersikukuh bahwa masalah ini bukanlah perkara PKPU.

Dia menyebut, kasus ini terkait dengan jadwal keberangkatan umrah yang belum keluar. Hal ini, lanjut dia, tidak dapat disangkutpautkan dengan utang jatuh tempo yang mesti dibayar.

"Ini kan sebenarnya kami membuka layanan jasa travel umrah, terus mereka daftar, apakah itu bisa dikatakan utang jatuh tempo? Terus banyak hal yang mungkin nanti jadi pertimbangan majelis hakim," kata Kepala Divisi Legal First Travel tersebut.

Dia tak mau berandai-andai, jika majelis hakim menerima permohonan PKPU dari jemaah calon umrah First Travel. Bahkan, jika nantinya pengadilan mempailitkan First Travel.

"Nanti kalau di sini dipailitkan, apa mau perang antara yang PKPU, dalam hal ini pengadilan dengan Mabes Polri, mau tarik-tarikan aset First Travel? Yang dirugikan dalam hal ini bukan First Travel, tapi jemaah yang pasti dirugikan," kata Deski.

Dalam kasus ini, First Travel menawarkan harga pemberangkatan umrah yang lebih murah dari agen travel lainnya. Pembeli tergiur dan memesan paket umrah. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, calon jemaah tak kunjung berangkat.

Perusahaan itu kemudian dianggap menipu calon jemaah yang ingin melaksanakan umrah. Penyidik mulanya menetapkan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, sebagai tersangka.

Polisi juga menahan pasangan suami istri tersebut. Dalam pengembangan kasus, penyidik kemudian menetapkan tersangka baru, yaitu Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan selaku Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel.