Kompas.com - 26/08/2017, 20:34 WIB
Bambang Sudibyo KOMPAS/PRIYOMBODO Bambang Sudibyo
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo sepakat dengan ide Menteri Keuangan Sri Mulyani agar zakat dapat dikelola seperti pajak.

Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam aturan itu disebutkan bahwa zakat dikelola oleh negara layaknya pengelolaan pajak. Hanya saja, lanjut dia, ada klausul yang mesti diubah.

"Saya setuju dengan (pendapat) Bu Sri Mulyani, zakat itu dikelola seperti pajak. Tapi terlebih dahulu undang-undangnya diubah, zakat itu tidak lagi optional tapi wajib bagi semua muslim," kata Bambang, seusai menghadiri 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (24/8/2017).

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani merupakan amanat surat Al-Baqarah ayat 103. Bahwa zakat itu wajib dan dikelola oleh negara seperti halnya pajak. Kemudian pemerintah wajib memungutnya dan wajib bagi masyarakat untuk membayarnya.

Jika hal ini terjadi, lanjut dia, maka akan terjadi lonjakan besar terhadap penerimaan zakat. Hal ini sama seperti yang sebelumnya telah dilakukan Malaysia.

"Zakat itu menjadi wajib dan siapapun yang membayar zakat, kemudian bisa dimasukkan ke dalam utang pajak," kata Bambang.

Kemudian zakat akan dikelola sesuai syariah Islam. Dengan demikian, dia berharap, kemiskinan akan semakin terkurangi. Sebab, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan 1 persen tiap tahunnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Sri Mulyani menginginkan zakat dapat dikelola secara baik seperti pajak. Menurut dia, potensi penerimaan negara dari zakat tergolong besar. Menurut data Baznas, potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 217 triliun atau setara 18 miliar dolar AS per tahun atau lebih dari 10 persen anggaran pemerintah.

Namun, karena tidak dikelola dengan baik, jumlah zakat yang dikumpulkan tak mencapai 2 persen. Padahal, lanjut dia, dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf dapat menjadi sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

"Kami harus mengedukasi masyarakat untuk meyakinkan, karena pengelolaan dana ini hampir sama dengan pajak, anda membayar dan tidak mengharapkan itu kembali. Ini bagian dari Anda sebagai warga negara harus bayar pajak, dan sebagai muslim ada keyakinan harus bayar zakat," kata Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.