BI-Kemenhub Sepakati Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perhubungan RI menyepakati pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar.

"Dengan integrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jabodetabek, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Agus menyatakan, integrasi diharapkan akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai.

(Baca: 80 Persen Masyarakat Indonesia Lebih Senang Transaksi Non-Tunai)

Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Untuk mencapai integrasi tersebut, ada 3 hal yang perlu dilaksanakan.

Pertama, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik menggantikan tiket.

Kedua, standarisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

"Ketiga, keberlangsungan model bisnis serta menghargai investasi yang telah ada dengan mengadopsi skema harga (pricing) sesuai best practices," ujar Agus.

Inisiatif nontunai moda transportasi di Jakarta telah dirintis sejak tahun 2013 oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) dengan dapat digunakannya uang elektronik 4 bank pada moda kereta api commuter.

Selanjutnya, Bus Transjakarta sejak 14 Februari 2015 telah seluruhnya menerima pembayaran uang elektronik dari 6 bank. Pada kedua moda tersebut, uang elektronik sekaligus berfungsi sebagai tiket transportasi (e-ticket).