Habis Tere Liye, Terbitlah Kepusingan Sri Mulyani

Kompas.com - 12/09/2017, 20:45 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Dunia literasi nasional terhenyak setelah penulis buku ternama, Tere Liye, memutuskan kontrak dengan dua penerbit besar di Indonesia, yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika, akibat tarif pajak penulis yang dianggapnya ‘mencekik’.

Sontak, protes itu mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membawahi otoritas pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan ia sampai membuat tulisan khusus di akun media sosial pribadinya terkait Tere Liye.

(BACA:"Tentang Tere Liye", Curhat Sri Mulyani Soal Pajak Penulis)

Belum habis pro dan kontra, kini perempuan yang kerap disapa Ani itu justru dipusingkan dengan banyaknya permintaan perlakuan pajak khusus dari profesi lainnya. Hal itu ia ungkapkan dalam acara seminar pajak di Jakarta.

“Jadi setiap konstituen minta berbagai treatment (pajak) khusus karena dia menganggap situasinya khusus,” ujar Sri Mulyani, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Saat ini, pemerintah sudah mengatur skema pajak untuk berbagai profesi di Indonesia. Sebanyak 1.435 profesi misalnya, bisa menggunakan penghitungan pajak pribadi dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Perhitungan pajak dengan NPPN diatur di dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomer 17 Tahun 2015. Aturan itu dibuat untuk mempermudah wajib pajak menghitung pendapatan neto, terutama untuk profesi yang penghasilanya tidak tetap.

Namun kini, tutur Sri Mulyani, profesi lain juga ikut-ikutan menginginkan perhitungan pajak dengan NPPN lantaran menganggap perhitungan pajak di sektornya rumit. Sri Mulyani mengaku sangat hati-hati menanggapi dan mengabulkan berbagai permintaan perlakuan khusus pajak tersebut. Sebab ucapnya, ada konsekuensi dari setiap perubahan skema pembayaran pajak.

“Kalau semua menganggap semua aktivtas ekonomi sedemikan khusus dan kemudian kami respons, maka administrasi (perpajakan) akan sangar kompleks,” kata Sri Muyani.

Kompleksitas pembayaran pajak bertolak belakang dengan upaya penyederhanaan dan reformasi perpajakan yang terus diupayakan pemerintah. Bahkan, Sri Mulyani mengatakan bahwa kompleksitas perpajakan justru bisa membuat wajib pajak dan petugas pajak sama-sama frustasi. Wajib pajak sulit membayar pajak, sementara petugas pajak sulit mengumpulkan pajak.

Meski begitu, Sri Mulyani berjanji pemerintah, terutama Ditjen Pajak, akan terus berbenah diri menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus memahami kebutuhan masyarakat sehingga penerimaan pajak optimal dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BSI Bakal Right Issue 6 Miliar Saham

BSI Bakal Right Issue 6 Miliar Saham

Whats New
Jokowi 'Sentil' Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Jokowi "Sentil" Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Whats New
Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Whats New
Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Whats New
Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Whats New
Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Whats New
Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Whats New
Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Whats New
Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.