"Lampu Hijau" Menteri Luhut dan Siti untuk Reklamasi Pulau G

Kompas.com - 03/10/2017, 09:12 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, seusai rapat kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta, di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017). KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAMenko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, seusai rapat kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta, di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Reklamasi Teluk Jakarta dipastikan dapat dilanjutkan kembali.

Setelah menerbitkan SK pencabutan sanksi administrasi kepada pengembang pulau C dan D, pemerintah segera mencabut sanksi adminiatrasi pengembang pulau G, PT Muara Wisesa Samudra.

Usai memimpin rapat keberlanjutan reklamasi Pulau G di Gedung BPPT, Senin (2/10/2017), Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tak ada lagi keraguan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G.

"Tadi kami sudah rapat, ya tidak ada lagi komplain mengenai pulau G. Mulai dari Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun dari Pemprov DKI dan Menteri (Kepala) Bappenas," kata Luhut.

Menurut Luhut, PT Muara Wisesa Samudra sudah memenuhi sanksi administrasi untuk kembali dapat melakukan kegiatan reklamasi di Pulau G. Pengembang harus memenuhi enam persyaratan yang diajukan Kementerian LHK sebelum dapat melakukan reklamasi kembali.

"Kalau (dokumen SK pencabutan sanksi administrasi) besok selesai, kuteken besok, bisa Selasa bisa Rabu. Pokoknya saya pulang dari Surabaya, begitu (SK) jadi di meja saya, saya teken," kata mantan Menko Polhukam tersebut.

Luhut menyebut, semua pihak dilibatkan dalam pembahasan kelanjutan reklamasi, tak terkecuali Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, dia memastikan, keberlanjutan reklamasi juga mempertimbangkan nasib nelayan setempat.

Selain itu, keberlanjutan reklamasi Pulau G juga melalui kajian teknis yang dilakukan oleh PLN dan Pertamina. Hal ini untuk memastikan agar reklamasi tak mengganggu PLTU Muara Karang dan pipa Pertamina PHE (Pertamina Hulu Energi).

"Pengembang itu harus diberitahu dia memenuhi (ketentuan) ini-ini, kalau enggak ya nanti kami tindak. Gitu aja repot," kata Luhut.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pengembang telah memenuhi sanksi moratorium yang sebelumnya diberikan pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X