Cerita Menteri BUMN Ambil Alih Pembangunan Tol Trans Jawa yang Mangkrak Sejak 1996

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku bingung dengan anggapan beberapa pihak yang menyebut BUMN merebut porsi swasta dalam berbagai proyek.

Dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (23/10/2017) malam, Rini memperkirakan anggapan tersebut muncul dari aktivitas BUMN mengerjakan tol Trans Jawa.

"Karena Presiden Joko Widodo menekankan betul bahwa konektivitas sangat penting untuk menurunkan biaya logistik," kata Rini.

Rini menceritakan, penyelesaian jalan Tol Trans Jawa merupakan target yang ditetapkan oleh Jokowi sebelum resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2014.

Rini yang kala itu menjabat sebagai Ketua Tim Transisi membahas penyelesaian jalan Tol Trans Jawa bersama anggota tim transisi lainnya. Pasalnya, pemerintah sudah mencanangkan pembangunan tol Trans Jawa sejak tahun 1996.

"Nah, izin sudah keluar semua dan hampir semua (izin) diberikan untuk swasta. Tapi tidak dikerjakan dan tidak terselesaikan," kata Rini.

Saat itu, pihak swasta hanya menyelesaikan pembangunan ruas tol Jakarta-Merak. Sedangkan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi serta Mojokerto-Kertosono tak dapat terselesaikan.

Akhirnya, pemerintahan Jokowi memutuskan untuk mendekati para pengusaha yang mengantongi izin pembangunan ruas tol Trans Jawa. Swasta bersedia menjual izin mereka kepada pemerintah.

"Pembebasan lahan masih sangat-sangat minim, bahkan hampir tidak ada," kata Rini.

Rini mengungkapkan, pentingnya pembangunan tol Trans Jawa. Sebab, jumlah penduduk di Jawa tergolong padat. Selain itu, arus transportasi logistik di Jawa sangat besar, karena banyak industri di sana.

Pemerintah memutuskan membeli izin swasta membangun tol Trans Jawa. Dia menargetkan, ruas tol Merak-Probolinggo dapat terhubung pada tahun 2018.

"Kami juga meminta ke Menteri PU-Pera, karena Bupati Banyuwangi juga mengharapkan, tol jalan (menyambung) terus sampai Banyuwangi. Semoga dapat terselesaikan sampai akhir 2019," ujar Rini.